1.000 Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online: Investigasi Mendalam PPATK

Rapat Komisi III DPR dengan Kepala PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

D'On, Jakarta,-  Dalam perkembangan yang menggemparkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam praktik judi online. Temuan ini diungkapkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/6/2024).

Temuan Mengkhawatirkan

Ivan menjelaskan bahwa investigasi PPATK mengungkap keterlibatan luas di antara anggota legislatif pusat dan daerah dalam judi online. "Kami menemukan lebih dari 1.000 orang dari kalangan DPR dan DPRD terlibat," ungkapnya. Keterlibatan tidak hanya terbatas pada anggota DPR; pegawai di Sekretariat Jenderal DPR juga turut terlibat.

PPATK akan menyerahkan daftar nama-nama anggota DPR yang terlibat kepada Komisi III DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk tindakan lebih lanjut. "Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama setjen," tegas Ivan.

Skala Transaksi dan Potensi Pelanggaran

PPATK mengidentifikasi lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD, dengan nilai total mencapai hampir Rp 25 miliar. Beberapa transaksi individual mencapai miliaran rupiah. "Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar," jelas Ivan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta PPATK untuk mengungkapkan nama-nama anggota dewan yang terlibat. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran ini, yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga kode etik DPR. “Kita perlu pendekatan bertahap, baik represif maupun persuasif, mengingat skala dan dampak sosial dari pelanggaran ini,” ujarnya.

Tanggapan DPR dan Langkah Selanjutnya

Habiburokhman menyatakan bahwa keterlibatan dalam judi online harus ditindak secara serius. "Di DPR ini, anggota DPR ada yang terdeteksi bermain judi online, kita minta infonya agar MKD bisa menindaklanjuti dengan tepat," kata Habiburokhman.

Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran ini, jika ditangani secara represif tanpa pendekatan yang hati-hati, bisa menimbulkan masalah penjara yang penuh sesak. "Kalau semuanya represif, tiba-tiba penjara tidak akan cukup. Tetapi, inilah peran penting PPATK dengan kemampuan intelijen keuangan mereka," tutupnya.

Implikasi bagi DPR dan Kepercayaan Publik

Temuan PPATK ini memicu kekhawatiran mengenai integritas dan moralitas anggota legislatif di Indonesia. Dengan lebih dari 1.000 anggota legislatif terlibat, dampaknya terhadap kepercayaan publik dan citra institusi DPR sangat signifikan. Langkah-langkah penanganan yang akan diambil oleh DPR dan PPATK diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta menguatkan komitmen terhadap hukum dan kode etik yang berlaku.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam tubuh DPR, serta perlunya reformasi yang menyeluruh untuk mengatasi praktik-praktik ilegal di kalangan pejabat negara.

(Mond)

#JudiOnline #PPATK #AnggotaDPR-DPRDMainJudiOnline