Kriminolog Minta Nama Pejabat dan Anggota DPR Terlibat Judi Online Diungkapkan!
Ilustrasi Judi Online
D'On, Jakarta,- Dr. Bhakti Eko Nugroho, Dosen Tetap Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI), menegaskan pentingnya transparansi dalam mengungkap pejabat yang terlibat dalam perjudian online. Menurutnya, isu ini memiliki dampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap integritas para pejabat tersebut.
"Proses publikasi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Judi online adalah isu yang menyangkut dan menjadi perhatian publik," ujar Dr. Bhakti dalam pernyataannya, Sabtu (29/6/2024). Ia menambahkan, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kepatuhan kepala daerah dan anggota legislatif terhadap etika dan peraturan yang berlaku.
Ribuan Anggota Legislatif Terlibat
Temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam perjudian online. "Kami menemukan lebih dari 1.000 orang yang terlibat," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Menurut Ivan, PPATK telah mengumpulkan nama dan alamat lengkap dari para anggota legislatif yang terlibat, termasuk beberapa pegawai di Sekretariat Jenderal DPR. Data ini akan diserahkan kepada Komisi III dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk tindakan lebih lanjut.
Tindak Lanjut di Parlemen
Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendorong MKD segera memanggil PPATK untuk mendapatkan data detail terkait anggota DPR yang terlibat. "Sebagai anggota MKD, saya akan mengusulkan rapat pleno untuk memanggil PPATK dan meminta data tersebut," katanya di Gedung DPR, Rabu (26/6/2024).
Habiburokhman menekankan, data dari PPATK perlu ditindaklanjuti oleh MKD DPR karena melibatkan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana dan etika. "Pasal 3 ayat (2) kode etik DPR jelas melarang anggota untuk mendatangi tempat perjudian," tambahnya. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran.
Mekanisme Pengawasan dan Transparansi
Dr. Bhakti menyoroti pentingnya pengawasan ketat baik di legislatif maupun eksekutif. Untuk anggota legislatif, MKD atau Badan Kehormatan harus memastikan tidak ada pelanggaran etika atau kode perilaku yang terjadi. Sementara itu, untuk pejabat publik di ranah eksekutif, perlu ada mekanisme disiplin yang tegas dari otoritas yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
"Idealnya, publik mendapatkan akses informasi terkait kemajuan pemeriksaan sesegera mungkin," tegasnya, menekankan bahwa akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan pengungkapan ini, diharapkan akan ada langkah nyata dalam penegakan hukum dan etika, serta memberikan efek jera kepada pejabat yang terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Masyarakat pun diharapkan tetap kritis dan mengawasi perkembangan kasus ini agar transparansi benar-benar terwujud.
(*)
#JudiOnline #Kriminolog #DPR #SetjenDPR #Nasional
