PDIP Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto: "Kami Akan Berjuang untuk Supremasi Hukum yang Berkeadilan"
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, berziarah di makam Presiden pertama RI, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur.
D'On, Blitar (Jatim),- Dalam perkembangan terbaru kasus Harun Masiku, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengumumkan langkah strategis partainya dengan menyiapkan tim hukum untuk merespons isu yang mengemuka. Pengumuman ini disampaikan Hasto setelah mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam ziarah ke makam Bung Karno di Blitar.
Hasto menegaskan bahwa PDIP akan berkomitmen penuh untuk memperjuangkan keadilan hukum dan membangun supremasi hukum yang berkeadilan dalam menghadapi kasus Harun Masiku. "Kami menyusun langkah hukum yang terukur untuk menghadapi situasi ini. PDIP akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan hukum tanpa pandang bulu," ungkap Hasto.
Dia juga mengkritisi pandangan sejumlah pengamat dan tokoh prodemokrasi yang menilai bahwa hukum sering digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang kritis. "Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan dan bukan alat untuk kepentingan tertentu," tegasnya.
Kasus Harun Masiku dan Langkah PDIP
Harun Masiku, mantan kader PDIP, menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam kasus suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Kasus ini mencuat karena Harun diduga berusaha memuluskan jalannya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Harun Masiku menjadi misteri, dan berbagai upaya pencarian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membuahkan hasil yang pasti.
Hasto Kristiyanto sendiri telah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk memberikan kesaksian terkait kasus ini. Bahkan, penyidik KPK telah menyita handphone milik Hasto dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut mengenai keterlibatan Harun Masiku.
Membangun Supremasi Hukum Berkeadilan
Mengutip pidato pengukuhan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, Hasto menyampaikan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencari kebenaran sejati yang mencakup kebenaran materil dan formil. "Kami ingin keadilan yang sesungguhnya diwujudkan melalui proses hukum yang benar-benar memperhatikan seluruh aspek sosial dan budaya," tambah Hasto.
Dalam pandangan Hasto, supremasi hukum yang adil bukan hanya tentang penegakan peraturan, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk melihat dan mempertimbangkan keseluruhan aspek masyarakat, termasuk keadilan sosial dan budaya. Ini, menurut Hasto, menjadi landasan bagi PDIP dalam merumuskan strategi hukum mereka.
Sementara itu, langkah PDIP membentuk tim hukum untuk kasus Harun Masiku mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak melihatnya sebagai upaya PDIP untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya dalam menghadapi tuduhan yang mengemuka, sedangkan lainnya skeptis terhadap motivasi di balik langkah ini. Mereka mempertanyakan apakah PDIP benar-benar mencari keadilan atau sekadar melindungi kepentingan politiknya.
Dalam konteks ini, Hasto menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk transparan dan kooperatif dalam proses hukum. "Kami akan mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan adil. Kami berharap kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan kebenaran sejati dapat ditegakkan," pungkas Hasto.
Langkah PDIP yang dipimpin oleh Hasto Kristiyanto untuk menyiapkan tim hukum dalam menghadapi kasus Harun Masiku menjadi babak baru dalam perjalanan panjang pencarian keadilan dalam kasus ini. Di tengah berbagai spekulasi dan kritik, PDIP bertekad untuk berjuang demi supremasi hukum yang benar-benar berkeadilan, sebuah prinsip yang mereka anggap fundamental dalam negara hukum yang demokratis.
(*)
#HastoKristiyanto #PDIP #HarunMasiku #DPO
