PPATK Ungkap Ribuan Transaksi Judi Online Libatkan Anggota DPR dan Pegawai Setjen DPR

Gedung MPR/DPR

D'On, Jakarta,- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan adanya ribuan transaksi judi online yang melibatkan anggota DPR dan pegawai di Sekretariat Jenderal DPR. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Rabu (26/6/2024), Ivan menjelaskan bahwa sebanyak 7.000 transaksi terkait judi online ditemukan di DPR, sementara secara nasional, transaksi mencapai 63.000 yang melibatkan anggota DPR dan DPRD.

"Di DPR sendiri terdapat sekitar 7.000 transaksi aktif. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, ada 63.000 transaksi terkait judi online yang melibatkan anggota legislatif di pusat dan daerah," ujar Ivan.

Ivan menekankan bahwa temuan ini akan disampaikan kepada pimpinan kementerian dan lembaga negara terkait, sesuai instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. "Kami menunggu perintah untuk menyerahkan data kepada pimpinan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR. Ada klaster daerah dan pusat yang harus kami koordinasikan," jelas Ivan.

Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam perjudian online. "Kami menemukan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif terlibat dalam permainan judi online, dan ini termasuk pegawai di Sekretariat Jenderal DPR," katanya.

PPATK akan menyerahkan daftar nama anggota DPR yang terlibat kepada Komisi III DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk tindak lanjut. "Kami akan mengirimkan surat resmi. Ini mencakup lebih dari 1.000 orang yang terlibat," tandas Ivan.

Dari segi nilai transaksi, Ivan menyebutkan bahwa total nilai transaksi judi online yang melibatkan anggota DPR dan DPRD hampir mencapai Rp 25 miliar. "Jumlah transaksi berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang. Bahkan, ada satu orang yang terlibat transaksi hingga miliaran rupiah," pungkasnya.

Temuan ini menambah kompleksitas penanganan perjudian online yang melibatkan pejabat publik, dan diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memberantas praktik ilegal ini. 

DPR dan instansi terkait diharapkan segera merespons temuan ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

(*)

#PPATK #JudiOnline #DPR #nasional