Dugaan Penyelewengan Dana Komite MIN 1 Padang, Orang Tua Murid Pertanyakan Transparansi Dana

MIN 1 Padang 

D'On, Padang - Para orang tua dan wali murid di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Padang mempertanyakan transparansi penggunaan dana komite yang dipungut dari wali murid. Setiap keluarga diminta menyetor Rp 100.000 per semester, namun laporan penggunaannya tidak jelas. Sejumlah orang tua menyuarakan keprihatinan mereka, menduga adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana tersebut.

Kecurigaan atas Pengelolaan Dana

Salah satu wali murid, Mirna (35), mengungkapkan alasan di balik keraguan mereka terhadap aliran dana komite. Menurutnya, meski dana tersebut dikumpulkan oleh wali kelas dan diserahkan kepada bendahara komite, kenyataannya dana tersebut tidak dipegang oleh bendahara komite melainkan oleh salah seorang guru di sekolah tersebut.

"Uang komite sekolah yang sudah dipungut dua kali dalam kurun waktu 6 hingga 8 bulan ini tidak dipegang oleh bendahara komite. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar," kata Mirna.

Rencana Penggunaan Dana yang Tidak Terlaksana

Dalam rapat komite bersama wali murid beberapa waktu lalu, diputuskan bahwa dana komite akan digunakan untuk perbaikan sekolah, seperti pembangunan gerbang dan pagar sekolah. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan rencana tersebut.

"Tugas pokok dan fungsi bendahara yang seharusnya memegang uang pungutan komite sekolah dari wali murid tersebut tidak terlaksana dengan baik," jelas Mirna.

Keluhan Serupa dari Wali Murid Lain

Arif (40), wali murid lainnya, juga menyampaikan kekhawatirannya. Selain ketidakjelasan penggunaan dana komite, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pun dipertanyakan. Dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta per murid per tahun seharusnya digunakan untuk operasional sekolah. Dengan jumlah murid sekitar 600 orang, sekolah ini menerima sekitar Rp 600 juta dari dana BOS setiap tahunnya. Namun, para wali murid merasa tidak ada transparansi dalam penggunaannya.

Desakan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Para wali murid menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana komite dan dana BOS. Mereka berharap pihak sekolah segera memberikan laporan yang jelas dan rinci tentang penggunaan dana tersebut.

"Kami hanya ingin transparansi. Kami ingin tahu ke mana uang kami digunakan," tegas Arif.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah, agar kepercayaan para wali murid terhadap institusi pendidikan tetap terjaga. Para wali murid berharap pihak sekolah segera merespons tuntutan mereka dan memberikan klarifikasi yang memadai.

(Mond)

#MIN1Padang #PenyelewenganDanaKomite #Padang