Breaking News

Jokowi Menunda Kepindahan Kantor ke IKN, Tunggu Kesiapan Infrastruktur

Presiden Jokowi optimis mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Juli 2024. (Biro Pers Kepresidenan).

D'On, Jakarta -
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang sebelum berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Meskipun sebelumnya diperkirakan akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024, beberapa kendala infrastruktur menyebabkan penundaan ini.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi dalam kutipan dari Antara, Rabu (10/7/2024).

Laporan Menteri PUPR: Infrastruktur Belum Siap

Presiden Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kesiapan infrastruktur di IKN. Laporan tersebut mencakup kesiapan air, listrik, hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," ujar Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Optimisme Terganjal Kesiapan Pasokan Air

Sebelumnya, pada awal Juni, Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya untuk mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia. Sumber pasokan air tersebut akan berasal dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," jelas Presiden Jokowi.

Kapan Jokowi Akan Berkantor di IKN?

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan bahwa realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut. "Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru saat ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih disiapkan antara lain pasokan air bersih dan bandara IKN yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung pada Agustus mendatang, Heru menekankan perlunya pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

Kritik PDIP: Jangan Terlalu Pede

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti keputusan Presiden Jokowi yang belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN. Menurutnya, ketidaksiapan ini mencerminkan kebijakan yang tergesa-gesa.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap," kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Djarot juga menyarankan agar pemerintah tidak terlalu memaksakan pemindahan IKN. "Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujarnya.

Keppres IKN Ditunda, Nasib IKN di Pemerintahan Mendatang

Presiden Jokowi mengatakan bahwa surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan IKN belum rampung. Peluang keppres baru akan diterbitkan oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden. Jokowi mengaku tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap sepenuhnya.

Rencana Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN juga batal. Meskipun awalnya dijadwalkan pada Juli 2024, Jokowi menegaskan akan mulai berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar seperti listrik dan air sudah siap. "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, kepindahan kantor Presiden ke IKN nampaknya masih harus menunggu hingga infrastruktur benar-benar siap. Keputusan ini menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur dasar sebelum langkah besar seperti pemindahan ibu kota dapat direalisasikan.

(L6)

#IIKN #Nasional #Jokowi