Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir sebagai Ketua Pengelola Tambang
Rapat Konsolidasi Nasional diadakan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu, 28 Juli 2024. - Dina T Wijaya, tirto.id
D'On, Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil langkah besar dengan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta.
Dalam rapat penting tersebut, diputuskan bahwa Muhadjir Effendy, yang memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan ekonomi, akan memimpin tim pengelola tambang Muhammadiyah sebagai ketua. Selain Muhadjir, Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris tim, dengan dukungan anggota tim yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta.
Tim ini memiliki tanggung jawab besar untuk menyusun rencana kerja yang rinci serta memastikan bahwa proyek pertambangan ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap menerima usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah,” ungkap Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, memberikan pernyataan resminya.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bermitra dengan perusahaan yang memiliki pengalaman luas dan reputasi tinggi dalam pengelolaan tambang. Selain itu, mitra tersebut harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi serta keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
“Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan,” tambah Abdul Mu’ti, menekankan komitmen Muhammadiyah terhadap keberlanjutan lingkungan.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui berbagai pertimbangan yang mendalam. Alasan utamanya adalah untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan memperkuat dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. “Kita menyadari usaha tambang dan usaha-usaha lain selalu ada problem sosial dan problem lainnya yang harus kita kaji sampai ada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan,” jelas Haedar Nashir.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Muhammadiyah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, Muhammadiyah berkomitmen untuk memastikan bahwa keuntungan dari tambang ini akan digunakan untuk kesejahteraan umat dan pengembangan dakwah serta kegiatan sosial lainnya.
Langkah ini juga menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus berinovasi dalam mencari sumber daya baru yang dapat membantu umat dan masyarakat luas. Dengan keterlibatan dalam sektor pertambangan, Muhammadiyah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang menjadi dasar organisasi ini.
(Mond/Tirto)
#Muhammadiyah #IzinTambang #Nasional #Muhadjir Effendy
