Ari Dwipayana: Pencalonan Kepala Daerah Murni Urusan Partai, Bukan Presiden
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana
D'On, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi isu yang mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan pencalonan kepala daerah di beberapa wilayah. Ari menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya merupakan urusan internal partai politik, tanpa ada campur tangan Presiden maupun pemerintah.
Pencalonan Kepala Daerah: Kewenangan Penuh Partai Politik
Dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (30/8/2024), Ari menegaskan bahwa proses pencalonan kepala daerah adalah domain eksklusif partai politik atau gabungan partai politik. Menurutnya, partai politik di Indonesia memiliki kedaulatan yang besar dalam setiap pengambilan keputusan, yang dihargai dan dilindungi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal, termasuk pemerintah.
"Pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang dalam pemilukada diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan mereka," ujar Ari.
Ari mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melibatkan Presiden dalam urusan internal partai politik, terutama di masa Pilkada. Ia berharap agar setiap partai politik dapat menyelesaikan permasalahan internalnya secara mandiri tanpa harus mengaitkannya dengan Presiden Joko Widodo.
"Jangan sampai semua persoalan internal partai selalu dikait-kaitkan dengan Presiden. Ini murni urusan partai," tegas Ari.
Kontroversi Pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat
Pernyataan Ari ini muncul setelah Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan adanya "tangan-tangan" yang diduga berperan dalam upaya menjegal Anies Baswedan agar tidak maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Ono menyebut bahwa proses komunikasi dengan Anies Baswedan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dan semakin intensif menjelang keputusan akhir. Namun, pada akhirnya, Ono mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan besar yang berasal dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies diusung dalam pemilihan gubernur Jawa Barat.
Ono menyoroti adanya campur tangan yang tidak diinginkan dalam proses internal partai, menyebut pihak yang berusaha menjegal Anies sebagai "Mulyono and the gang". Dalam perbincangan publik, nama Mulyono kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi, meskipun tidak ada bukti yang secara langsung menghubungkan tindakan Mulyono dengan arahan dari Presiden.
Kritik Terhadap Campur Tangan Pihak Luar
Ono Surono mengecam keras tindakan campur tangan yang dianggapnya sebagai upaya menggagalkan pencalonan Anies. Ia menegaskan bahwa setiap pihak seharusnya menghormati proses demokrasi dan tidak melakukan intervensi yang merugikan proses politik yang berlangsung di internal partai.
"Mulyono enggak perlulah cawe-cawe lagi. Biarkan rakyat memilih berdasarkan hati nuraninya," tegas Ono dengan nada tegas, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan keputusan partai dan hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka.
Menjaga Integritas Proses Demokrasi
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana proses pencalonan kepala daerah sering kali diwarnai oleh berbagai kepentingan dan spekulasi. Meski begitu, Ari Dwipayana menekankan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi dan menghormati keputusan yang diambil oleh partai politik tanpa intervensi pihak luar, apalagi dari pemerintah.
Pernyataan Ari ini menggarisbawahi komitmen untuk menjaga jarak antara pemerintah dan urusan internal partai, guna memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
(Mond/Tirto)
#Politik #Nasional
