Isu Kuisioner Pilkada Padang: Kadis Sosial Ingatkan Netralitas dan Etika Politik

Ilustrasi Masyarakat Penerima PKH

D'On, Padang - Kota Padang kembali diguncang isu politik terkait Pilkada 2024. Beredar lembaran kuisioner yang dituduh mengarahkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memilih pasangan calon tertentu dalam kontestasi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Isu ini mengejutkan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, yang merasa lembaganya telah dituduh tanpa dasar.

Heriza Syafani mengungkapkan keterkejutannya saat ditemui media di kantornya, Kamis (29/8/2024). "Saya baru mendengar informasi ini hari ini," katanya, dengan nada prihatin. "Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner itu terlihat umum, tidak ada unsur intimidasi atau ancaman yang mengharuskan memilih salah satu pasangan calon," lanjutnya, menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam setiap proses demokrasi.

Heriza juga menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Padang tidak pernah terlibat dalam pembuatan kuisioner tersebut. "Kami tidak pernah membuat kuisioner semacam itu," tegasnya, merespons spekulasi yang berkembang. Dia menekankan bahwa wartawan seharusnya melakukan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan berita yang disampaikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan tidak sekadar asumsi.

Lebih lanjut, Heriza mengingatkan bahwa penerima manfaat PKH adalah bagian dari tanggung jawab Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial Kota Padang. Ia pun mengkritik pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk tujuan politik tertentu. "Jangan jadikan masyarakat penerima manfaat ini sebagai alat dalam kontestasi demokrasi. Itu sangat tidak etis," katanya dengan nada tegas.

Heriza juga mengomentari desas-desus terkait pemberian uang sebesar seratus ribu rupiah kepada penerima manfaat PKH dalam kuisioner tersebut agar memilih salah satu calon tertentu. "Saya tidak tahu-menahu soal itu, sejatinya Dinas Sosial hanya memfasilitasi penerima PKH yang bantuannya dapat mereka ambil sendiri ke PT Pos Indonesia," tegasnya, menekankan bahwa anggaran untuk PKH sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sosial

Masyarakat Penerima Manfaat Bansos: 'Gadis Seksi' di Setiap Pilkada

Afiz Satria, seorang Koordinator PKH di Kecamatan Koto Tangah, mengibaratkan keberadaan masyarakat penerima manfaat bansos sebagai "gadis seksi" yang selalu menjadi incaran setiap musim Pilkada. "Ini bukan hal baru bagi kami para Koordinator. Fenomena ini sudah sering terjadi," katanya sambil tersenyum.

Meski demikian, Afiz menilai bahwa saat ini masyarakat Kota Padang sudah lebih cerdas dalam menilai situasi politik. "Masyarakat kita sudah pintar dan paham mana tindakan yang bernuansa politik dan mana yang tidak. Hak konstitusional mereka tidak bisa diintimidasi," jelasnya.

Afiz menekankan bahwa tidak ada yang bisa melarang penerima PKH, anggota PSM, atau ketua RT/RW untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, asalkan mereka tidak melanggar undang-undang yang berlaku. "Selama mereka tidak terikat oleh UU ASN, TNI, atau Polri, hak mereka untuk berpolitik harus dihormati," pungkasnya.

Refleksi Etika dalam Kontestasi Politik

Isu ini menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan etika dalam kontestasi politik. Heriza Syafani mengingatkan agar semua pihak, termasuk media, tetap menjaga integritas dan tidak terjebak dalam politisasi yang dapat merugikan masyarakat. 

Ke depan, isu-isu seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan menyebarkan informasi, agar demokrasi dapat berlangsung dengan sehat dan adil.

(Mond)

#Padang