Jokowi 10 Tahun: Nawacita Gagal, Dua Periode Penuh Kontroversi
Presiden Jokowi (foto:Setneg)
D'On, Jakarta - Pada 20 Oktober 2024, genap sudah 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Dia memulai perjalanan politiknya sebagai sosok dari luar lingkar elite, datang membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Terpilih bersama Jusuf Kalla pada Pilpres 2014, Jokowi dielu-elukan sebagai pemimpin merakyat, mampu membawa angin segar dalam perpolitikan nasional yang saat itu dirundung kekecewaan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan besar yang sempat membumbung tinggi kini memudar, tertelan oleh realitas yang semakin kompleks.
Nawacita: Dari Janji Revolusioner Menjadi Kenangan Pahit
Saat pertama kali menjabat, Jokowi memperkenalkan Nawacita—sembilan agenda prioritas yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemerintahan yang bersih dan demokratis hingga pembangunan dari pinggiran. Masyarakat saat itu menggantungkan harapan besar pada janji Nawacita, membayangkan Indonesia yang lebih sejahtera dan demokratis di bawah kepemimpinannya.
Namun, dalam perjalanannya, Nawacita seolah hanya menjadi kenangan manis yang tak terwujud. Demokrasi yang diharapkan semakin maju justru mengalami kemunduran. Pembungkaman terhadap kritik semakin marak terjadi, baik melalui tindakan represif aparat keamanan maupun melalui penggunaan Undang-Undang ITE yang menjerat banyak pihak atas tuduhan pencemaran nama baik. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi justru menjadi sasaran pembatasan, mengakibatkan banyak warga memilih untuk membungkam diri daripada menghadapi risiko kriminalisasi.
Reformasi Hukum yang Gagal dan Dinamika Kekuasaan
Salah satu agenda Nawacita yang paling disoroti adalah janji reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Pada periode kedua kepemimpinannya bersama Ma’ruf Amin, pemerintahan Jokowi semakin terjerembab dalam permainan politik akomodatif. Lawan-lawan politik yang sebelumnya kritis terhadap pemerintah kini berada dalam lingkaran kekuasaan, menciptakan oposisi yang lemah dan parlemen yang semakin kehilangan fungsi check and balances.
Revisi UU KPK pada 2019 yang memperlemah lembaga antirasuah tersebut menjadi salah satu contoh nyata bagaimana janji pemberantasan korupsi gagal diwujudkan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang sempat naik di awal masa jabatan Jokowi, kini kembali merosot. Lembaga-lembaga hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum malah tersandung kasus korupsi, memperlihatkan betapa rapuhnya integritas penegakan hukum di Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur yang Mengorbankan Rakyat
Di bidang ekonomi, Nawacita juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, pelabuhan, dan bandara dibangun di berbagai penjuru negeri. Namun, pembangunan ini tidak tanpa harga. Banyak proyek infrastruktur justru mengorbankan rakyat kecil. Penggusuran terjadi di mana-mana, masyarakat adat kehilangan tanahnya, dan konflik agraria semakin meluas.
Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pulau Rempang menjadi simbol dari pembangunan yang abai terhadap rakyat. Kebijakan pro-investor semakin memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan modal besar dan hak-hak rakyat. Pemerintah seakan lupa bahwa pembangunan seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya pada keuntungan ekonomi jangka pendek.
Korupsi yang Menggerogoti Pemerintahan
Jebloknya pemberantasan korupsi di era Jokowi semakin terlihat dari berbagai kasus yang melibatkan penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga Mahkamah Agung. Kasus mafia peradilan dan korupsi di KPK memperlihatkan betapa dalamnya akar masalah ini. Gagasan Nawacita untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih hanya tinggal janji yang tak pernah terwujud.
Penggunaan hukum sebagai alat politik juga semakin mencolok. Proyek-proyek besar yang seharusnya diawasi ketat justru menjadi ladang korupsi, sementara aparat hukum yang seharusnya menegakkan keadilan malah terlibat dalam berbagai skandal. Hukum yang awalnya dijanjikan akan ditegakkan dengan tegas malah menjadi senjata untuk menyingkirkan lawan politik dan melindungi kepentingan penguasa.
Pengaruh Keluarga dalam Dinamika Politik
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai disorot karena dugaan upaya membangun dinasti politik. Anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil terpilih sebagai wakil presiden berikutnya setelah adanya perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputuskan oleh Anwar Usman, yang kebetulan adalah adik ipar Jokowi. Pengaruh politik keluarga Jokowi kini semakin menguat, dengan anak, menantu, dan kerabat dekatnya mulai mengincar berbagai posisi penting dalam Pilkada 2024.
Permintaan Maaf yang Menyisakan Tanya
Dua bulan sebelum lengser, Jokowi mengungkapkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas segala dosa dan kekhilafannya selama memimpin. Di tengah ketidakpuasan publik yang meluas, permintaan maaf ini seolah menegaskan betapa Jokowi menyadari bahwa harapan besar yang pernah digantungkan padanya kini telah memudar.
Namun, permintaan maaf tersebut tak mampu menghapus kenyataan bahwa selama 10 tahun memimpin, banyak janji yang tak terpenuhi dan harapan yang tak terwujud. Demokrasi yang mundur, korupsi yang semakin merajalela, serta pembangunan yang abai terhadap rakyat menjadi warisan yang akan terus diingat.
Jokowi mungkin datang dengan harapan besar sebagai pemimpin merakyat yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Namun, setelah satu dekade, banyak yang merasa bahwa harapan tersebut telah terkikis, tergerus oleh realitas politik yang semakin keras dan rumit. Nawacita, yang awalnya menjadi simbol dari janji-janji manis pemerintahan Jokowi, kini hanya tinggal kenangan pahit di benak rakyat yang pernah berharap lebih.
Dengan berakhirnya dua periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah harapan yang telah memudar ini akan kembali menyala, atau justru semakin redup dalam perjalanan waktu yang terus berjalan?
(Mond)
#Jokowi #Nawacita #Nasional #Demokrasi
