Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet Besok
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 19 Agustus 2024.
D'On, Jakarta - Spekulasi mengenai reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 19 Agustus 2024, semakin menguat. Informasi mengenai perubahan komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju telah beredar luas, mengundang berbagai reaksi dari kalangan politik dan masyarakat. Beberapa nama menteri yang disebut-sebut akan diganti termasuk figur-figur kunci dalam pemerintahan Jokowi.
Perubahan di Kursi Menteri
Salah satu posisi yang akan mengalami pergantian adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Yasonna H. Laoly, yang telah menduduki posisi tersebut selama dua periode, dikabarkan akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Yasonna, yang dikenal sebagai politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah menjadi sosok kontroversial, terutama terkait dengan sejumlah kebijakan hukum yang dianggap kontroversial. Penggantinya, Supratman Andi Agtas, dikenal sebagai tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang hukum dan politik, serta pernah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI. Pergantian ini diprediksi akan membawa dinamika baru dalam pengelolaan kebijakan hukum di Indonesia.
Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, yang telah memimpin kementerian ini selama hampir satu dekade, dikabarkan akan digantikan oleh Raja Juli Antoni. Antoni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dikenal sebagai figur muda dengan latar belakang aktivis dan akademisi. Penggantian ini terjadi di tengah kritik terhadap kebijakan lingkungan yang dianggap kurang tegas dalam menghadapi krisis iklim dan deforestasi. Para pemerhati lingkungan berharap Antoni mampu menghadirkan kebijakan yang lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu lingkungan yang semakin mendesak.
Sementara itu, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dipegang oleh Arifin Tasrif akan beralih kepada Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil, yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan memiliki jaringan luas di dunia bisnis, diharapkan mampu membawa inovasi dalam sektor energi, terutama dalam upaya transisi menuju energi baru terbarukan. Di sisi lain, kursi yang ditinggalkan Bahlil di BKPM akan diisi oleh Rosan Roeslani, seorang tokoh bisnis yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia investasi dan perdagangan internasional.
Respon Partai Politik dan Tokoh Terkait
Kabar reshuffle ini menimbulkan beragam reaksi dari partai-partai politik. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo, ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan penunjukan Raja Juli Antoni sebagai Menteri LHK, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan konfirmasi resmi baik dari Istana maupun dari Antoni sendiri. "Saya belum dapat konfirmasi resminya (dari Istana dan Raja Juli Antoni). Kita doakan yang terbaik buat Bro Toni (Raja Juli Antoni)," ungkap Ariyo saat dihubungi media, Minggu (18/8/2024).
Di pihak lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya tidak mempermasalahkan jika reshuffle dilakukan menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut Hasto, reshuffle tersebut dapat dianggap sebagai persiapan bagi pemerintahan baru yang akan datang. "Ya nggak ada masalah, tinggal berapa hari. Malah bisa siap-siap, bersih-bersih lebih awal," ujar Hasto dengan nada optimis di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Minggu (18/8/2024).
Yasonna H. Laoly sendiri mengaku siap jika benar akan terkena reshuffle. "Kita tunggu besok lusa (Senin, 19 Agustus 2024)," kata Yasonna kepada wartawan pada Sabtu (17/8/2024). Yasonna mengindikasikan bahwa dirinya menghormati keputusan Presiden Jokowi sebagai hak prerogatif kepala negara, dan siap untuk menerima segala keputusan yang diambil.
Hak Prerogatif Presiden Jokowi
Presiden Jokowi, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Jokowi menekankan bahwa langkah tersebut akan diambil jika dianggap perlu demi keberlangsungan pemerintahan dan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan. "Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan," ujar Jokowi, menekankan fleksibilitasnya dalam mengambil keputusan.
Reshuffle kabinet ini, jika benar terjadi, akan menjadi salah satu langkah strategis terakhir Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dan untuk memperkuat legacy yang ingin ditinggalkan oleh Jokowi. Seiring dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan reshuffle, publik dan para pengamat politik akan terus memantau perkembangan situasi ini, menantikan perubahan apa yang akan terjadi di lingkaran kekuasaan Indonesia.
(Mond)
#ReshuffleKabinet #Jokowi #Nasional #Politik
