Kritik Legislator DPR terhadap Penggunaan Anggaran untuk HUT RI ke-79 di IKN
Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
D'On, Jakarta - Beberapa legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik tajam sikap pemerintah yang dianggap menghamburkan uang demi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 yang akan datang. Mereka mendesak agar anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat daripada menyewa mobil dan kamar mewah.
Guspardi Gaus: Pemerintah Harus Efisien dalam Penggunaan Anggaran
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menegaskan agar pemerintah tidak boros dalam penggunaan anggaran negara untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menurut Guspardi, langkah pemerintah yang dikabarkan menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap efisiensi anggaran.
"Istana juga harus berefisiensi, jangan terkesan menghamburkan uang dengan menyewa hotel dan mobil yang harganya sangat mahal," kata Guspardi dilansir dari Tirto, Rabu (7/8/2024).
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap perayaan HUT RI ke-79 di IKN dilakukan secara efektif, terutama mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit. "Cobalah lihat, masih banyak orang yang kesulitan untuk makan sehari-hari," ucapnya.
Guspardi juga mengkritik langkah pihak hotel dan penyedia mobil yang menaikkan tarif hingga dua kali lipat, karena dianggap akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak menerima tawaran tersebut tanpa pertimbangan matang.
"Ini adalah sesuatu yang tidak kondusif. Pihak hotel dan penyedia mobil memanfaatkan momen perayaan karena tidak ada kompetitornya," tutur Guspardi.
Mardani Ali Sera: Uang Negara Tidak Seharusnya Dianggap Remeh
Senada dengan Guspardi, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, juga menyayangkan tindakan pemerintah yang menyewa kamar hotel dan mobil mewah. "Sedih. Uang negara mestinya tidak dihabiskan untuk seremoni," kata Mardani dilansir dari Tirto, Rabu (7/8/2024.
Menurut Mardani, masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan untuk makan. Ia menyarankan agar anggaran dialokasikan untuk kepentingan rakyat daripada untuk menyewa mobil dan hotel demi pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN. "Sangat disayangkan kalau dialokasikan ke sana (Perayaan HUT di IKN)," tutup Mardani.
Tanggapan Pemerintah terhadap Kritik
Merespons kritik tersebut, pemerintah meminta publik untuk memahami kondisi kenaikan tarif sewa kendaraan dan penginapan demi kegiatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta publik tidak membandingkan perayaan di Nusantara dengan perayaan HUT RI sebelumnya. Ia mengklaim bahwa penggunaan anggaran yang tinggi tidak akan berdampak buruk selama dikelola dengan baik.
"Bagi saya, untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal, selama digunakan dengan bijak dan terkontrol," kata Moeldoko.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membantah laporan bahwa pemerintah menyewa hingga 1.000 unit kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Ia mengakui bahwa beberapa fasilitas seperti bandara dan tol belum selesai, sehingga pemerintah menyewa kendaraan, tetapi lebih banyak menggunakan bus untuk transportasi ke tempat upacara.
"Jadi, kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," kata Pratikno.
Dengan polemik ini, harapan masyarakat agar pemerintah lebih bijak dalam penggunaan anggaran semakin menguat. Penggunaan anggaran yang efisien dan efektif diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang sulit, serta memberikan dampak positif langsung kepada rakyat.
(Mond/Tirto)
#IKN #DPR #Parlemen #Nasional #HUTRIke79
