Muktamar Tandingan PKB: Ancaman Pembubaran hingga Potensi Konflik Internal
Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, memberikan keterangan di DPP PKB.
D'On, Jakarta - Isu muktamar tandingan yang melibatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini mencuat dan memicu ketegangan di kalangan internal partai serta para tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Rencana digelarnya muktamar tandingan PKB di Jakarta oleh sejumlah pihak yang tidak sepakat dengan hasil muktamar sebelumnya, telah memicu reaksi keras dari Garda Bangsa, sayap pemuda partai tersebut.
Tommy Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), dengan tegas menyatakan pihaknya tidak akan segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan jika tetap dilaksanakan. Pernyataan ini ia sampaikan di Kantor DPP PKB pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
"Kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," ujarnya penuh semangat. Pernyataan ini memperlihatkan keseriusan Garda Bangsa dalam mempertahankan marwah dan legitimasi PKB, terutama di tengah ancaman perpecahan yang sedang mengintai.
Tommy juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk berperang demi menjaga integritas PKB. Ia bahkan menegaskan bahwa mereka siap bertindak keras, termasuk jika harus berhadapan dengan organisasi-organisasi besar di bawah naungan PBNU, seperti GP Ansor dan Pagar Nusa.
"Kalau memang skenarionya adalah perang, maka kita siap. Garda Bangsa di seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan," tegas Tommy. Sikapnya ini menandakan betapa seriusnya ancaman yang dirasakan oleh PKB terhadap keberlangsungan dan soliditas partai.
Tommy juga menekankan bahwa muktamar tandingan yang akan digelar tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, muktamar yang sah telah diselenggarakan oleh PKB pada 24-25 Agustus 2024 lalu di Bali, yang dihadiri oleh seluruh DPC dan DPD PKB se-Indonesia.
"Kami akan menghadapinya jika masih mengganggu PKB," tambahnya, menunjukkan sikap tak kompromi dalam menjaga legitimasi partai.
Senada dengan Tommy, Sekjen Garda Bangsa, Rodli Kaelani, juga menegaskan legalitas muktamar PKB yang digelar di Bali. Ia menjelaskan bahwa muktamar tersebut tidak hanya dihadiri oleh perwakilan DPC dan DPD PKB dari seluruh Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara dengan kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto.
"Muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden mewakili negara sebagai bentuk pengakuan negara," tegas Rodli. Pernyataan ini memberikan dasar kuat bahwa muktamar Bali adalah satu-satunya forum yang sah bagi PKB.
Namun demikian, di sisi lain, sejumlah tokoh PBNU yang kecewa dengan hasil muktamar di Bali berencana menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024 mendatang. Muktamar ini dikabarkan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, dan Mahfud MD, yang dianggap sebagai representasi dari suara-suara kritis terhadap kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang terpilih kembali di Bali.
Para pendukung muktamar tandingan ini menilai bahwa muktamar PKB di Bali tidak sah dan tidak mewakili aspirasi seluruh kader PKB, terutama mereka yang berafiliasi kuat dengan nilai-nilai PBNU. Hal ini menambah kompleksitas perpecahan internal yang berpotensi memperlebar jurang di antara kelompok-kelompok di dalam PKB dan NU.
Muktamar tandingan ini tampaknya menjadi simbol perlawanan terhadap kepemimpinan Cak Imin dan upaya untuk mengembalikan PKB ke jalur yang dianggap lebih sesuai dengan visi pendirinya. Dengan adanya ancaman pembubaran secara paksa oleh Garda Bangsa, situasi ini bukan hanya menguji soliditas internal PKB tetapi juga bisa berujung pada konflik terbuka yang melibatkan berbagai elemen dalam tubuh NU.
Dengan potensi bentrokan yang membayangi, langkah-langkah selanjutnya dari kedua belah pihak akan menjadi kunci dalam menentukan arah masa depan PKB dan hubungan dengan organisasi-organisasi NU. Para pengamat politik melihat situasi ini sebagai ujian besar bagi PKB, yang sedang berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah arus politik nasional yang kian dinamis dan penuh tekanan.
Ke depan, bagaimana kedua belah pihak menyikapi perbedaan ini akan sangat menentukan tidak hanya kelangsungan PKB, tetapi juga stabilitas dan kekompakan di dalam tubuh NU, organisasi yang selama ini menjadi landasan moral dan ideologis bagi PKB.
Satu hal yang pasti, muktamar tandingan ini bukan sekadar persoalan internal partai, melainkan pertaruhan besar yang akan menggambarkan peta kekuatan politik nasional menjelang Pemilu 2024.
(Mond)
#Politik #PKB
