PBNU Temui Jokowi: Dorong Investasi Tambang di IKN
Ketua Umum PBNU Gus Yahya
D'On, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, telah memastikan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk tambang batu bara telah resmi diterbitkan oleh pemerintah. Proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada Januari 2025, menandai langkah besar PBNU dalam memasuki sektor industri pertambangan.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang lebih dikenal sebagai Gus Yahya, mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek terkait konsesi tambang dan rencana investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah proyek ambisius yang sedang dikembangkan pemerintah di Kalimantan Timur.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi hingga diterbitkannya IUP, sehingga kini kami siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujar Gus Yahya setelah pertemuan tersebut.
PBNU menjadi ormas pertama di Indonesia yang berhasil memproses Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan sukses. Lahan tambang batu bara yang mereka dapatkan adalah eks lahan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). Lokasi tambang yang akan digarap tersebut berada di Kalimantan Timur dengan luas mencapai 26.000 hektare. Lahan ini akan segera dikelola oleh badan usaha milik PBNU, yang diproyeksikan untuk mulai beroperasi pada awal 2025.
"Segera, segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," ungkap Gus Yahya, penuh optimisme tentang potensi tambang tersebut.
Namun, rencana besar PBNU tidak berhenti di sini. Selain mengelola tambang, PBNU juga berencana membeli lahan seluas 100 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana ini bukan sekadar ambisi, melainkan sebuah visi jangka panjang untuk membangun fasilitas yang akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Kami berencana membeli tanah di IKN, insyaallah bisa sampai 100 hektare. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan," jelas Gus Yahya kepada awak media, menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh rencana ini dan akan menyampaikannya kepada Badan Otorita IKN.
Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana besar ini mencapai Rp 2-3 triliun. Meski angka tersebut terdengar fantastis, PBNU tampak yakin dengan strategi konsolidasi kapital yang tengah mereka susun.
"Kami sedang menghitung secara detail nilai investasinya, namun kira-kira sekitar Rp 2-3 triliun. Ini adalah sebuah langkah besar dan kami optimis bisa mencapainya," imbuh Gus Yahya.
Dengan langkah strategis ini, PBNU tidak hanya menunjukkan komitmennya dalam bidang sosial dan keagamaan, tetapi juga dalam sektor ekonomi, memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Proyek-proyek besar ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi pusat dari Ibu Kota Nusantara.
(Mond)
#PBNU #Jokowi #Tambang #Energi #IKN
