PDIP: Jokowi Telah Mengkhianati Kita, Saatnya Melawan!
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, di kantor DPP PDIP.
D'On, Jakarta - Isu perpindahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar mengundang reaksi keras dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, memberikan tanggapan tajam terkait spekulasi yang berkembang bahwa Jokowi akan bergabung dengan Golkar dan bahkan menjadi Ketua Dewan Pembina di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Orang sudah jelas-jelas sudah bergabung ke sana, dan menghabisi PDIP, ya silakan. Kita bertarung," tegas Komarudin saat ditemui di kantor DPP PDIP, Selasa (20/8). Pernyataan ini seolah menegaskan sikap PDIP yang tidak gentar menghadapi kemungkinan pergeseran kekuatan politik Jokowi ke kubu lain.
Komarudin juga menambahkan bahwa pihaknya tidak lagi mempedulikan status keanggotaan Jokowi di PDIP, yang selama ini dianggap memiliki hubungan erat dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Ya sudah, sudah ada di sana. Tidak usah tanya status-status [Jokowi di PDIP] lagi," ucapnya, menegaskan bahwa PDIP tidak akan terpengaruh oleh keputusan Jokowi jika memang benar akan hengkang ke Golkar.
Lebih jauh, Komarudin menyatakan bahwa isu perpindahan Jokowi bukanlah urusan PDIP lagi, melainkan sepenuhnya menjadi masalah internal Golkar. "Silakan saja. Saya tidak mau bicara soal itu. Itu urusan Golkar. Urusan rumah tangga Golkar. PDIP, PDIP," tandasnya, menegaskan bahwa PDIP tetap fokus pada perjuangan politiknya sendiri tanpa terganggu oleh dinamika internal partai lain.
Sebelumnya, spekulasi mengenai Jokowi bergabung dengan Golkar mencuat setelah Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas Golkar, Adies Kadir, menyinggung kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Menurut Adies, meskipun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak ada aturan eksplisit yang mengharuskan Ketua Dewan Pembina berasal dari kader internal, tradisi selama ini memang menempatkan tokoh senior Golkar di posisi tersebut.
"Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu memang, tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak, itu tidak ada," kata Adies, menjelaskan bahwa jabatan tersebut biasanya memang diisi oleh figur-figur senior Golkar.
Namun, Adies juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai posisi tersebut tetap berada di tangan Golkar, dengan pertimbangan tradisi yang sudah berjalan lama. "Tetapi, kebiasaan di Partai Golkar dari zaman dahulu sampai sekarang, yang namanya Dewan Pembina, yang Dewan Pertimbangan, yang namanya Dewan Penasihat, Dewan Pakar, itu ada pada senior-senior Partai Golkar sendiri," tutup Adies, seolah memberikan sinyal bahwa peluang Jokowi menduduki posisi tersebut masih dalam ranah spekulasi.
Spekulasi ini tentunya menambah bumbu panas dalam percaturan politik nasional menjelang Pemilu 2024, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara PDIP dan Golkar, dua partai besar yang memiliki pengaruh signifikan di panggung politik Indonesia. Bagaimana nasib koalisi dan peta kekuatan politik di masa depan masih menjadi tanda tanya besar, tergantung pada langkah politik yang akan diambil Jokowi dalam waktu dekat.
(Mond/KMP)
#PDIP #Golkar #Nasional #Jokowi #Politik
