Permintaan Maaf Jokowi Dituding Tak Bermakna, PDIP: Konsistensi Lebih Penting
Presiden Jokowi
D'On, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menanggapi skeptis permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Menurut Deddy, permintaan maaf tersebut tidak akan berarti banyak jika hanya berupa kata-kata tanpa tindakan nyata. Ia menilai Jokowi kerap tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, sehingga sulit untuk mempercayai perkataannya.
"Kalau cuma kata-kata saya kira tidak ada artinya. Sebab beliau sudah terlalu sering mengatakan utara tapi perginya ke selatan. Bilang tidak tetapi ternyata iya. Jadi susah memegang kata-kata Pak Jokowi," ujar Deddy saat dihubungi pada Jumat (2/8).
Menurut Deddy, jika Jokowi benar-benar serius meminta maaf, ia harus menggunakan sisa masa jabatannya untuk menarik dan menghentikan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ia menyoroti beberapa kebijakan kontroversial yang dinilai tidak pro-rakyat, seperti penggunaan aparatur negara untuk ambisi politik.
Deddy juga menyoroti sejumlah aturan kontroversial seperti RUU TNI, RUU Polri, RUU Dewan Pertimbangan Agung (DPA) atau Wantimpres, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), hingga konsesi tanah hingga 190 tahun. Ia menegaskan bahwa Jokowi harus menarik atau menolak usulan-usulan tersebut jika ingin menunjukkan keseriusan dalam permintaan maafnya.
"Silakan ditarik atau ditolak usulan menghidupkan kembali DPA, revisi UU TNI-Polri, aturan konsesi tanah 190 tahun yang menabrak UU. Batalkan itu TAPERA, kenaikan pajak dan biaya UKT," tegas Deddy.
"Setop semua regulasi asal-asalan yang hanya akan jadi beban pemerintah berikutnya. Kalau itu semua tidak dilakukan, anggap saja Pak Jokowi sedang main sandiwara dan omon-omon doang," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Hal itu diungkapkan dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Jokowi mengatakan dirinya hanyalah seorang manusia dan tak luput dari kesalahan.
"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8).
Respon Deddy ini mencerminkan kekecewaan yang lebih luas di kalangan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan Jokowi yang dianggap sering kali tidak sesuai dengan janji dan retorika yang disampaikan. Ketidakpuasan ini terutama muncul dari berbagai kebijakan kontroversial yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Dengan permintaan maaf ini, publik kini menunggu apakah Jokowi akan menindaklanjuti dengan tindakan nyata yang mencerminkan komitmen terhadap janji-janji perubahan dan perbaikan yang selama ini dinantikan.
(Mond/CNN)
#PDIP #Politik #Jokowi #Nasional
