Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi di Indonesia Tahun Ini
Infografis Angka Pengangguran di Republik Indonesia
D'On, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 menjadi 4,82%, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja, sekitar 5 orang masih menganggur. Meski demikian, jumlah angkatan kerja pada periode yang sama mengalami peningkatan signifikan, mencapai 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
TPT laki-laki pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,96%, sedikit lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 4,60%. Penurunan ini juga terlihat dari data Februari 2023, di mana TPT laki-laki dan perempuan masing-masing turun sebesar 0,87 persen poin dan 0,26 persen poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang lebih merata di antara kedua jenis kelamin, meski masih terdapat perbedaan kecil.
Ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan masih nyata terlihat. TPT di perkotaan mencapai 5,89%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang hanya 3,37%. Dibandingkan Februari 2023, TPT di perkotaan turun sebesar 1,22 persen poin, sementara di perdesaan penurunannya lebih kecil, hanya 0,05 persen poin. Data ini mengindikasikan bahwa meski terdapat penurunan pengangguran di kedua wilayah, tantangan di perkotaan tetap lebih signifikan.
Provinsi dengan TPT Tertinggi
BPS juga mencatat lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, yaitu:
1. Banten: 7,02%
2. Kepulauan Riau: 6,94%
3. Jawa Barat: 6,91%
4. DKI Jakarta: 6,02%
5. Papua Barat: 6,02%
Provinsi lainnya yang juga mencatat TPT tinggi antara lain:
- Sulawesi Utara: 5,98%
- Maluku: 5,75%
- Papua: 5,81%
- Sumatera Barat: 5,79%
- Kalimantan Timur: 5,75%
Penurunan TPT secara keseluruhan adalah sinyal positif bagi perekonomian Indonesia, menunjukkan adanya perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Namun, perbedaan signifikan antara perkotaan dan perdesaan serta antar provinsi menyoroti tantangan yang masih harus dihadapi. Kebijakan yang lebih terfokus dan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi lokal mungkin diperlukan untuk mengatasi disparitas ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menciptakan lebih banyak peluang kerja, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan juga harus diperkuat untuk memastikan angkatan kerja siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.
Penurunan TPT yang dicapai hingga Februari 2024 memberikan harapan, namun upaya yang konsisten dan strategi yang tepat tetap diperlukan untuk memastikan tren positif ini berlanjut dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
(Mond)
#Pengamgguran #Nasional #BPS
