Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sumbar: Kawal Putusan MK dan Tuntut Pemerintah
Ratusan mahasiswa Sumatera Barat Demo di Gedung DPRD Sumatera Barat, Kamis (22/8/2024) kawal Putusan MK
D'On, Padang - Kamis (22/8/2024) menjadi hari bersejarah di Sumatera Barat, saat ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah tersebut turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Demonstrasi ini tidak sekadar ajang protes, melainkan sebuah pernyataan tegas dari kaum muda yang ingin memastikan bahwa suara rakyat didengar dan keadilan ditegakkan.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap rencana pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang dimaksud adalah terkait perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, yang menyangkut batas usia dan ambang dukungan calon kepala daerah.
Sejak awal, massa sudah memenuhi area di depan kantor DPRD Sumbar. Mereka mengenakan almamater masing-masing sebagai simbol identitas kampus, sekaligus menunjukkan solidaritas mereka sebagai mahasiswa Sumatera Barat. Terlihat spanduk besar bertuliskan “DPR Penjilat Rezim” dan “Indonesia Terancam Bubar”, serta kertas-kertas bertuliskan kritikan keras terhadap pemerintah dan DPR.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Rezim, Kawal Putusan MK!” teriakan lantang dari salah satu orator menggema di seluruh area, menyulut semangat dari ratusan mahasiswa yang hadir. Mereka menegaskan bahwa putusan MK harus dihormati dan diimplementasikan, bukan malah diabaikan demi kepentingan segelintir pihak.
Mahasiswa juga menyoroti kekhawatiran mereka terhadap munculnya dinasti politik yang menurut mereka hanya akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam salah satu spanduk, terpampang tulisan “Dinasti Membuat Rakyat Kurang Gizi”, sebuah sindiran tajam terhadap praktik nepotisme yang mereka anggap semakin marak.
Sementara itu, suasana di dalam gedung DPRD Sumbar tampak sepi. Menurut informasi dari seorang staf Sekretariat DPRD, seluruh pimpinan dan anggota dewan sedang berada di luar daerah untuk dinas. "Sebelum ada rencana mahasiswa unjuk rasa, mereka (anggota dewan) sudah dinas luar daerah juga," jelasnya.
Ketiadaan para anggota dewan untuk menemui massa membuat aksi ini semakin panas. Mahasiswa menganggap ketidakhadiran anggota dewan sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Namun, situasi tetap terkendali, dan aksi berlangsung damai meskipun penuh dengan semangat perlawanan.
Massa berjanji akan terus mengawal proses pengesahan RUU Pilkada ini hingga selesai. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR benar-benar memperhatikan dan menghormati putusan MK, serta menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat.
Aksi damai ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Sumatera Barat tetap berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi, sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia.
(Mond)
#DPRDSumbar #Demontrasi #Peristiwa #UUPilkada #Mahasiswa #SumateraBarat
