Tudingan Calon Boneka dalam Pilgub Jakarta: Hasto Kristiyanto Ingatkan Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usai kegiatan Soekarno Run di Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/8)
D'On, Jakarta - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta semakin memanas dengan munculnya isu kontroversial terkait calon independen yang diduga kuat sebagai calon boneka. Isu ini mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto sebagai calon independen untuk bertarung di ajang pemilihan gubernur ibu kota tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya baru-baru ini menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya dari pihak penguasa untuk menciptakan calon boneka dalam kontestasi politik Jakarta. Menurut Hasto, penggunaan kekuasaan untuk memanipulasi pemilihan, khususnya dengan memalsukan dukungan publik, merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Tidak boleh ada penggunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka dengan menggunakan KTP tanpa seizin pemiliknya," ujar Hasto dengan tegas setelah menghadiri kegiatan Sukarno Run di Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/8). Pernyataan ini menguatkan kekhawatiran publik akan adanya penyalahgunaan data warga untuk mendukung calon tertentu tanpa persetujuan mereka.
Isu pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pencalonan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjadi sorotan utama, terlebih setelah beberapa laporan warga muncul. Salah satunya adalah laporan yang dibuat oleh Samson (45) kepada Polda Metro Jaya, Jumat (16/8), di mana ia mengklaim bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP-nya diduga telah dicatut tanpa sepengetahuannya untuk mendukung calon independen tersebut.
Menanggapi laporan ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, pada Sabtu (17/8) mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari warga terkait dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon independen di Pemilihan Gubernur Jakarta. "Benar, laporan telah diterima," kata Kombes Ade. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini.
Menurut Hasto, kejadian seperti ini sangat meresahkan dan merusak integritas proses demokrasi. "Polisi harus bergerak cepat," tegasnya, mengingatkan bahwa tindakan cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar tidak ada ruang bagi oknum yang ingin merusak proses pemilihan yang seharusnya berjalan bersih dan jujur.
Fenomena calon boneka ini bukanlah hal baru dalam kancah politik Indonesia, namun jika terbukti benar adanya, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Jakarta, khususnya dalam Pemilihan Gubernur. Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilgub, isu ini diprediksi akan terus menjadi topik hangat yang akan menarik perhatian publik dan para pengamat politik. Semua pihak, terutama penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan demi masa depan Jakarta yang lebih baik.
(Mond)
#Politik #PilkadaDKI #HastoKristiyanto
