6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Sri Mulyani: Evaluasi Mendalam Akan Dilakukan
Ilustrasi Hacker
D'On, Jakarta – Indonesia kembali diguncang oleh ancaman keamanan data. Peretas yang sebelumnya telah mengguncang sistem kependudukan dengan membocorkan data masyarakat, kini kembali beraksi. Kali ini, ia mengklaim berhasil membocorkan data sensitif Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari 6,6 juta wajib pajak yang tercatat dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Kebocoran ini disebut-sebut tidak hanya melibatkan data warga biasa, melainkan juga tokoh-tokoh penting negara, termasuk Presiden Joko Widodo beserta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Lebih mengejutkan lagi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang bertanggung jawab atas kelangsungan sistem perpajakan di Indonesia, juga termasuk dalam daftar data yang bocor. Hal ini memicu kekhawatiran publik akan lemahnya sistem keamanan yang ada, terlebih data pajak dianggap sangat vital bagi kestabilan ekonomi dan keamanan individu.
Sri Mulyani Serukan Evaluasi Menyeluruh
Saat dimintai keterangan oleh awak media, usai menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen, Jakarta pada Kamis (19/9/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan tegas. Ia menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait dugaan kebocoran tersebut.
“Saya telah meminta Pak Dirjen Pajak, serta seluruh pihak terkait di Kementerian Keuangan, untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap situasi ini. Keamanan data adalah prioritas, dan kita akan memastikan bahwa segala langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sistem akan diambil,” tegas Sri Mulyani.
Tidak hanya evaluasi internal, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat. Ia meminta Suryo Utomo beserta tim teknologi informasi (TI) di DJP untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
DJP: Penyelidikan Sedang Berlangsung
Menanggapi perintah langsung dari Sri Mulyani, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan mendalam. Namun, Suryo masih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut sebelum hasil penyelidikan tersebut selesai.
“Kami sedang meneliti secara mendalam terkait dugaan kebocoran ini. Nanti setelah ada hasil, kami akan segera mengabari publik,” ujar Suryo singkat.
Pernyataan serupa datang dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, yang menyatakan bahwa tim teknis DJP sedang bekerja keras untuk mengidentifikasi apakah kebocoran tersebut benar terjadi dan jika ya, bagaimana skala sebenarnya dari kebocoran tersebut.
“Saat ini, tim teknis kami sedang melakukan pendalaman. Kami perlu memastikan semua aspek sebelum memberikan pernyataan resmi kepada publik,” ujar Dwi melalui aplikasi perpesanan.
Bjorka dan Kebocoran 6,6 Juta Data NPWP
Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, seorang peneliti keamanan siber dan pendiri Ethical Hacker Indonesia. Teguh, melalui akun media sosialnya, X (dulu Twitter), melaporkan bahwa data 6,6 juta NPWP telah diperjualbelikan di forum gelap dengan harga sekitar Rp150 juta. Data tersebut tidak hanya berisi NPWP, tetapi juga melibatkan data sensitif lainnya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya.
"Di dalam sampel data yang diberikan oleh pelaku, terdapat NPWP milik Presiden Jokowi, putra-putranya Gibran dan Kaesang, serta beberapa menteri lainnya, termasuk Sri Mulyani,” tulis Teguh di akun X-nya, @secgron.
Teguh juga menyebutkan bahwa pelaku kebocoran memberikan sampel data berupa daftar 10.000 orang yang terdapat dalam data yang bocor, di mana di dalamnya ada 25 nama teratas yang mencantumkan data pejabat-pejabat tinggi negara. Nama Presiden Joko Widodo tercatat sebagai yang teratas, diikuti oleh anak-anaknya dan sejumlah menteri seperti Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ancaman Serius bagi Keamanan Nasional
Kebocoran data NPWP ini tentu bukan masalah kecil. Selain mengancam privasi individu, kebocoran ini juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Data NPWP yang dibocorkan mencakup informasi mendetail seperti NIK, alamat lengkap, nomor telepon, hingga informasi terkait status perpajakan seseorang.
Data seperti ini dapat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai tindakan kriminal, mulai dari pencurian identitas hingga kejahatan siber lainnya. Terlebih lagi, dalam era digital yang semakin berkembang, keamanan data menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Langkah Ke Depan
Kasus kebocoran ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan DJP, untuk segera memperkuat sistem keamanan siber. Evaluasi mendalam yang telah diperintahkan Sri Mulyani harus segera dilaksanakan, tidak hanya untuk menangani kebocoran ini tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu semakin waspada dalam menjaga data pribadi mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi harus ditingkatkan, baik di level individu maupun institusi.
(Mond)
#SriMulyani #NPWP #Nasional #DataBocor
