ASN Pemko Padang Kini Gunakan Kartu Kredit untuk Efisiensi Keuangan Pemerintah

D'On, Padang - Revolusi dalam sistem transaksi keuangan pemerintah sedang terjadi di Kota Padang. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang kini telah dibekali dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Acara penyerahan KKPD ini berlangsung di Balaikota Padang pada Selasa, 24 September 2024, menandai langkah maju dalam modernisasi sistem keuangan pemerintah daerah.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bukan hanya sekadar alat pembayaran, melainkan simbol inovasi keuangan yang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemko Padang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan dukungan dari Bank Nagari dan Bank Mandiri sebagai penyedia layanan kartu kredit.

Inovasi Tak Terelakkan di Era Digitalisasi

Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi, yang hadir dan menyerahkan KKPD secara simbolis kepada ASN, menyebut bahwa penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa dihindari. "Penggunaan KKPD dalam sistem transaksi pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditawar lagi," tegas Didi Aryadi.

Dia menambahkan, KKPD hadir dengan berbagai keunggulan yang diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan daerah. "Keuntungan utama dari KKPD adalah efisiensi anggaran, keamanan dalam transaksi, serta pengurangan potensi peredaran uang palsu. Ini adalah lompatan besar dalam upaya kita mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan lebih modern," lanjutnya.

Harapan Besar pada Implementasi KKPD

Penerapan KKPD tidak hanya sekadar menambah kemudahan dalam transaksi, tetapi juga diharapkan dapat membawa dampak positif pada berbagai aspek keuangan daerah. Didi Aryadi menyampaikan tiga harapan utama dari penggunaan KKPD ini.

Pertama, KKPD diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedua, dengan adanya transparansi lebih besar yang ditawarkan oleh sistem digital, kebocoran anggaran belanja yang selama ini menjadi momok di pemerintahan diharapkan bisa diminimalisir. Terakhir, penerapan KKPD diyakini dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan di Kota Padang secara lebih luas.

Keterlibatan Perbankan dan Percepatan Digitalisasi

Kepala BPKAD Kota Padang, Raju Minropa, juga menyambut gembira penerapan KKPD ini. Menurutnya, program yang telah dimulai sejak 19 Mei 2023 tersebut berjalan dengan lancar berkat dukungan dari dua bank besar, yaitu Bank Nagari dan Bank Mandiri. Kedua bank ini berperan penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan kartu kredit yang diperlukan dalam program KKPD.

“Kita sangat berterima kasih atas dukungan dari kedua perbankan ini. Tanpa kolaborasi yang solid, program ini tidak akan bisa berjalan sebaik ini,” ujar Raju.

Selain penyerahan simbolis KKPD, acara yang digelar di Balaikota Padang ini juga dilengkapi dengan sosialisasi mengenai pemungutan pajak menggunakan KKPD. Sosialisasi ini diselenggarakan secara hybrid, memberikan kesempatan bagi peserta yang tidak dapat hadir secara langsung untuk tetap terlibat dalam proses pemahaman mengenai sistem baru ini.

“Dengan sosialisasi ini, kami berharap proses digitalisasi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi tentang mengubah cara kita bekerja menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tentunya modern,” tambah Raju.

Masa Depan Transaksi Pemerintah Daerah

Langkah Kota Padang ini seolah memberi sinyal kepada daerah lain bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Di era yang serba cepat dan serba digital, KKPD diharapkan menjadi alat utama dalam pengelolaan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman.

Penerapan KKPD ini juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah pusat dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan daerah. Melalui penggunaan teknologi dan sistem digital, pemerintah berharap bisa memotong jalur birokrasi yang panjang, meminimalisir celah korupsi, dan menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan inovasi KKPD ini, ASN Pemko Padang tidak hanya semakin keren, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan di masa depan.

(Mond)

#ASNPadang #Padang #KartuKredit