Istana Tegaskan Tidak Ada Cawe-cawe Presiden dalam Kisruh Kadin

Foto: Ari Dwipayana (dok. Facebook Ari Dwipayana

D'On, Jakarta – Dalam perkembangan terbaru terkait kisruh internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati sepenuhnya independensi Kadin sebagai lembaga yang memiliki mekanisme internal sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Penegasan ini datang sebagai tanggapan atas polemik yang tengah menghangat di organisasi yang mewakili dunia usaha tersebut.

"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden dalam permasalahan ini. Itu murni urusan internal Kadin," ujar Ari, pada Selasa (17/9/2024).

Pernyataan ini seolah memupus berbagai spekulasi yang berkembang bahwa Presiden Jokowi mungkin akan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internal di tubuh Kadin. Spekulasi tersebut mengemuka setelah Arsjad Rasjid, salah satu tokoh penting dalam Kadin, dilaporkan telah mengirimkan surat kepada pemerintah, meminta intervensi terkait sengketa di organisasi tersebut.

Surat Arsjad dan Respons Istana

Ari Dwipayana juga menegaskan bahwa surat yang dikirimkan oleh pihak Arsjad Rasjid telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada Minggu, 15 September 2024. Namun, ia memastikan bahwa surat tersebut belum sampai di tangan Presiden Joko Widodo.

"Hingga saat ini, surat tersebut masih berada di Kemensetneg dan belum disampaikan langsung kepada Bapak Presiden," jelasnya.

Langkah Arsjad yang mengirimkan surat ini memicu perhatian publik, khususnya setelah pernyataannya yang menyebutkan bahwa ia mungkin akan meminta bantuan Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ikut menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi. Namun, sikap tegas dari pihak Istana memastikan bahwa Presiden tidak akan mencampuri urusan internal Kadin, memberikan pesan jelas bahwa pemerintah menghormati proses dan dinamika internal organisasi tersebut.

Konflik di Tubuh Kadin: Latar Belakang Munaslub

Kisruh di Kadin semakin memanas setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024, menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua Kadin terpilih. Munaslub tersebut dihadiri oleh 28 dari 34 Kadin provinsi serta didukung oleh 25 asosiasi, yang memberikan legitimasi terhadap hasil pemilihan tersebut.

Namun, pihak Arsjad Rasjid menolak hasil Munaslub ini dan menyatakan bahwa acara tersebut ilegal serta tidak sesuai dengan AD/ART Kadin. Arsjad menegaskan akan mengambil langkah hukum demi menjaga integritas organisasi, yang dia anggap telah dirusak oleh penyelenggaraan Munaslub tersebut.

Pemerintah Tegaskan Sikap Netral

Menanggapi polemik yang semakin panas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Kadin. "Ini murni urusan internal Kadin, dan pemerintah tidak terlibat dalam masalah ini," ujarnya.

Posisi pemerintah yang tegas untuk tidak mencampuri urusan Kadin ini sejalan dengan prinsip independensi lembaga swasta yang diakui secara hukum. Pemerintah, dalam hal ini, tetap berada di posisi pengamat dan hanya akan mengambil langkah jika memang ada pelanggaran yang melibatkan regulasi atau hukum negara.

Apa Selanjutnya untuk Kadin?

Perselisihan internal di Kadin ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi dunia usaha, Kadin sering kali menjadi ajang pertarungan kepentingan berbagai pihak. Namun, kali ini, dengan keterlibatan tokoh-tokoh besar seperti Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, konflik ini mendapatkan perhatian yang lebih luas, bahkan menyeret wacana politik dalam spekulasi yang berkembang.

Dengan langkah hukum yang kemungkinan akan ditempuh oleh Arsjad, pertarungan internal ini tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Kadin sebagai lembaga perwakilan dunia usaha akan menyelesaikan konflik ini tanpa merusak citra organisasi dan tetap fokus pada tujuan utamanya: mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Konflik internal di Kadin bukan hanya soal persaingan kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih besar tentang bagaimana dunia usaha di Indonesia dikelola. Bagaimanapun, penyelesaian kisruh ini diharapkan dapat terjadi secara damai dan adil, sehingga Kadin dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi.

(Mond)

#Kadin #IstanaPresiden #Jokowi #KisruhKadin #Nasional #Cawecawe