Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Jokowi: Itu Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Prabowo Subianto
D'On, Jakarta – Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperluas jumlah kementerian menjadi sorotan publik, dengan wacana peningkatan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44. Merespons hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keputusan mengenai jumlah kementerian adalah sepenuhnya prerogatif presiden terpilih, sesuai mandat konstitusi.
"Silakan tanyakan langsung kepada presiden terpilih. Itu hak prerogatif beliau. Mengapa ditanyakan kepada saya? Ini adalah kewenangan presiden terpilih, karena mandat telah diberikan oleh rakyat," ungkap Jokowi tegas setelah melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).
Jokowi menambahkan, setiap presiden terpilih memiliki wewenang penuh untuk mengatur struktur pemerintahan dan menyesuaikan jumlah kementerian sesuai visi dan misi yang diusung dalam kampanye. "Sejak terpilih, dia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mandat rakyat, termasuk menentukan struktur kabinet. Itu sepenuhnya hak presiden yang baru," lanjutnya.
Peningkatan Kementerian untuk Penguatan Misi Asta Cita
Isu terkait rencana Prabowo Subianto meningkatkan jumlah kementerian hingga 44 telah mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dianggap sebagai langkah besar dalam menata ulang pemerintahan untuk menghadapi tantangan baru di masa mendatang. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa simulasi terkait struktur kementerian ini masih dalam proses pengkajian.
"Kami masih melakukan simulasi dan evaluasi terkait penambahan atau pemisahan kementerian. Hingga saat ini belum ada keputusan final. Jadi, angka pasti seperti 44, 42, atau 40 masih menjadi wacana. Ini bagian dari persiapan agar kabinet dapat berfungsi maksimal," jelas Dasco saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Langkah ini, menurut Dasco, sejalan dengan janji-janji yang disampaikan Prabowo-Gibran dalam kampanye, terutama terkait Asta Cita, delapan misi besar yang menjadi fondasi kepemimpinan pasangan tersebut. Setiap kementerian nantinya diharapkan mampu mendukung pencapaian target dalam berbagai sektor, mulai dari penguatan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, hingga inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan. "Tujuan utamanya adalah memastikan setiap sektor pemerintahan bekerja secara optimal dan mendukung misi besar yang telah kami janjikan kepada rakyat," tambah Dasco.
Simulasi dan Finalisasi Kabinet: Persiapan Menuju Pelantikan
Proses simulasi yang dimaksud Dasco bertujuan memastikan bahwa struktur kabinet yang akan dibentuk benar-benar tepat sasaran, tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Penambahan kementerian ini diperkirakan bertujuan untuk merespons tantangan-tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, sekaligus memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor strategis yang selama ini mungkin kurang mendapat sorotan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa kementerian yang kemungkinan akan mengalami perubahan atau penambahan antara lain terkait dengan bidang digitalisasi, inovasi teknologi, dan transisi energi, sesuai dengan kebutuhan zaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan.
Meski wacana penambahan kementerian ini sudah santer terdengar, Dasco memperkirakan finalisasi komposisi kabinet baru akan diumumkan sekitar satu pekan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. "Kemungkinan finalisasi terkait nomenklatur kementerian dan personelnya baru akan dilakukan pada H-7 atau H-5 sebelum pelantikan," kata Dasco lebih lanjut.
Optimisme Kabinet Baru: Menuju Pemerintahan yang Lebih Efisien dan Inklusif
Langkah Prabowo untuk menambah jumlah kementerian ini dipandang sebagai upaya merombak birokrasi dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif. Dengan adanya kementerian-kementerian baru, diharapkan sektor-sektor prioritas yang sebelumnya tertinggal akan mendapatkan perhatian yang lebih besar, memungkinkan percepatan pembangunan dan reformasi di berbagai bidang.
Peningkatan jumlah kementerian menjadi salah satu bentuk komitmen pasangan Prabowo-Gibran dalam menjalankan janji kampanye yang tertuang dalam Asta Cita. Kebijakan ini pun diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan, memaksimalkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan solusi inovatif untuk persoalan-persoalan nasional yang mendesak.
Dengan pelantikan yang semakin dekat, publik menanti dengan antusias bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran akan terbentuk dan bagaimana mereka akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Semua mata tertuju pada perombakan kabinet ini sebagai sinyal awal dari arah kebijakan lima tahun ke depan.
(Mond)
#KabinetPrabowo #Nasional
