Propam Polri Siap Hadapi Semua Kritikan dan Hujatan Masyarakat: Sebuah Komitmen Transparansi untuk Reformasi Kinerja
D'On, Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar Rapat Koordinasi Propam bersama jajaran Polda dari seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada peningkatan transparansi dan profesionalisme penegakan hukum. Dalam pertemuan yang diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (26/9), Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, memberikan arahan tegas terkait pentingnya kesediaan anggota polisi untuk menerima segala bentuk kritikan, bahkan hingga hujatan, dari masyarakat.
Dalam pesan yang disampaikan sebagai bagian dari commander wish, Abdul Karim menekankan bahwa polisi tidak hanya harus siap menghadapi pujian, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik yang lebih keras dari publik. “Masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota kita, harus kita hadapi dengan tegas dan transparan. Kita harus menunjukkan kepada publik bahwa Polri siap menerima semua koreksi dari masyarakat,” jelasnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Abdul Karim menegaskan bahwa masukan dari masyarakat, baik yang disampaikan dalam bentuk kritik membangun maupun hujatan yang keras, harus dijadikan pijakan bagi Propam untuk melakukan pembenahan internal. “Kita harus mendengar apa pun yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk hujatan. Karena dari situ kita bisa melakukan evaluasi yang berarti untuk memperbaiki organisasi,” katanya penuh optimisme.
Tantangan Penegakan Hukum: Keluhan dari Terlapor dan Pelapor
Dalam rapat tersebut, Abdul Karim juga membuka fakta menarik tentang dinamika pengawasan yang dilakukan Propam. Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas keluhan yang diterima oleh Propam bukan berasal dari pelapor, melainkan dari terlapor—orang yang sedang menghadapi proses hukum.
“Dari data yang kita miliki, memang sebagian besar komplain datang dari pihak terlapor. Biasanya mereka mengeluh karena merasa diperlakukan tidak profesional atau merasa hak-hak mereka diabaikan selama proses hukum, misalnya terkait penahanan,” ungkap Abdul Karim.
Namun, bukan berarti pelapor bebas dari kekecewaan. Ia juga mencatat banyak keluhan dari masyarakat yang melapor karena merasa penanganan kasusnya lambat atau kurang profesional. “Ada juga keluhan dari pelapor, misalnya terkait dengan lambatnya pelayanan atau proses yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Fokus Propam: Profesionalisme dan Transparansi dalam Penegakan Hukum
Tingginya volume komplain yang diterima oleh Propam menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian utama Abdul Karim dalam rapat tersebut. Ia berjanji bahwa setiap keluhan, baik dari terlapor maupun pelapor, akan ditangani dengan serius. “Kami pastikan proses penegakan hukum di Polri berjalan secara profesional, tidak berat sebelah, dan transparan,” tegasnya.
Abdul Karim mengakui bahwa salah satu kunci utama untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik adalah dengan menegakkan keadilan yang seimbang dan menjaga integritas lembaga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya agar seluruh jajaran kepolisian, khususnya Divisi Propam, terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Komitmen Propam untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh para Kabid Propam dari berbagai Polda ini juga menyoroti upaya Propam dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan benar-benar mengedepankan asas keadilan. Abdul Karim mendorong agar seluruh anggota kepolisian di bawah naungan Propam bersikap lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menanggapi setiap komplain yang datang.
“Kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap anggota Polri yang bertugas, khususnya dalam penegakan hukum, memahami pentingnya bersikap profesional, tidak memihak, dan transparan dalam bekerja,” imbuhnya.
Menghadapi Tantangan di Tengah Perubahan
Di tengah arus digitalisasi dan keterbukaan informasi, Polri dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga kepercayaan publik. Abdul Karim menyadari bahwa transparansi merupakan salah satu faktor utama yang harus diperkuat oleh kepolisian, terutama Propam, dalam menghadapi sorotan publik yang semakin kritis. Dengan demikian, upaya untuk menerima segala bentuk masukan, baik dalam bentuk kritik konstruktif maupun hujatan, merupakan bagian dari proses yang tidak terhindarkan untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri ke depan.
Sebagai penutup, Abdul Karim berharap seluruh jajaran kepolisian, khususnya anggota Propam, dapat terus memperbaiki diri dan siap untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. “Semua ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat. Mereka berhak mendapatkan keadilan dan pelayanan yang terbaik dari Polri,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
Dengan sikap yang terbuka dan komitmen yang kuat, Divisi Propam Polri berupaya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kepolisian yang lebih baik dan transparan di masa depan.
(Mond)
#PropamPolri #Polri
