13 Komisi DPR dan Mitra Kerja Kabinet Prabowo: Peran Strategis dalam Sistem Pemerintahan
D'On, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar rapat paripurna untuk menetapkan struktur alat kelengkapan dewan (AKD), sebuah mekanisme vital dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam rapat ini adalah pembentukan 13 komisi yang akan berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Dengan kehadiran kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, setiap komisi akan berhadapan dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam roda pemerintahan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, pada Selasa (22/10). Setiap komisi DPR memiliki lingkup tugas yang berbeda, mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga kesehatan, yang secara langsung terhubung dengan kementerian terkait. Berikut adalah rincian mendalam mengenai 13 komisi tersebut beserta mitra kerjanya.
Komisi I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat
Mitra kerja Komisi I terdiri dari kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas diplomasi dan hubungan internasional, sementara Kementerian Pertahanan menangani keamanan nasional dan militer. Dalam era digital, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menjadi mitra strategis, terutama dalam isu keamanan siber. Beberapa lembaga vital lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), turut bekerja sama untuk menjaga ketahanan informasi nasional.
Komisi II: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat
Komisi II membawahi kementerian yang terkait dengan pengelolaan dalam negeri serta reformasi birokrasi. Kementerian Dalam Negeri adalah motor penggerak tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, sedangkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bertugas memperbaiki sistem kepegawaian. Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan tanah, Kementerian Agraria berperan besar, didukung oleh Badan Pertanahan Nasional.
Komisi III: Penegakan Hukum
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, PKB
Sebagai pengawas sektor penegakan hukum, Komisi III bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu hukum yang kerap menjadi sorotan, termasuk korupsi dan pelanggaran hukum, berada di bawah pengawasan komisi ini. Komisi juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas sistem peradilan di Indonesia melalui mitra seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKS, PAN
Indonesia sebagai negara agraris dan maritim menjadikan Komisi IV memiliki peran penting dalam memajukan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan mitra kerja utama. Komisi ini juga mengawasi kebijakan terkait ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Komisi V: Infrastruktur dan Perhubungan
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB
Komisi ini fokus pada pembangunan infrastruktur nasional dan sektor transportasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi garda depan dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan Kementerian Perhubungan mengatur transportasi darat, laut, dan udara. Dengan adanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), komisi ini juga memperhatikan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi aktivitas transportasi.
Komisi VI: Perdagangan, BUMN, dan Pengawasan Persaingan Usaha
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PAN
Dalam sektor ekonomi, Komisi VI bekerja dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Kementerian ini bertanggung jawab atas pengaturan pasar dalam negeri dan manajemen perusahaan milik negara. Komisi ini juga mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen dan persaingan usaha melalui lembaga-lembaga terkait.
Komisi VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata
Ketua: PAN
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB
Komisi ini berfokus pada pengembangan sektor industri, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata adalah mitra utama, bersama dengan Badan Standardisasi Nasional yang memastikan kualitas produk dan jasa.
Komisi VIII: Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PKS, Gerindra, Golkar, PDIP
Komisi ini menangani urusan sosial, agama, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa mitra kerja penting termasuk Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Komisi IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PKB, Gerindra, Golkar, PDIP
Komisi ini berfokus pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Mitra utama termasuk Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Komisi X: Pendidikan, Olahraga, Sains, dan Teknologi
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, PKB, PKS
Komisi ini bekerja dengan mitra seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Komisi ini memastikan kemajuan pendidikan, penelitian, serta pengembangan olahraga di Indonesia.
Komisi XI: Keuangan dan Sektor Jasa Keuangan
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PKB
Fokus utama komisi ini adalah sektor keuangan, dengan mitra seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komisi ini memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran negara dan kebijakan fiskal.
Komisi XII: ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PAN
Komisi ini menangani isu-isu penting terkait energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi. Mitra-mitranya termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Komisi XIII: Reformasi Regulasi dan HAM
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat
Komisi terakhir ini bekerja dalam bidang hukum dan HAM, dengan fokus pada reformasi regulasi dan hak asasi manusia. Mitra kerjanya meliputi Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Pembentukan 13 komisi DPR ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kabinet Prabowo. Setiap komisi memiliki peran vital untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat.
(Mond)
#Nasional #Parlemen #KabinetPrabowo
