Golkar Tukar Kursi Ketua MPR dengan 8 Pos Menteri di Kabinet Prabowo
D'On, Jakarta - Dalam sebuah manuver politik yang signifikan, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya kesepakatan dengan Partai Gerindra yang melibatkan pertukaran posisi penting di pemerintahan. Golkar sepakat memberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada Gerindra sebagai kompensasi untuk mendapatkan delapan kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bahlil menjelaskan bahwa awalnya Golkar hanya mendapat lima kursi menteri. Namun, setelah melalui serangkaian negosiasi yang panjang, Golkar berhasil meningkatkan alokasi tersebut menjadi delapan. “Alhamdulillah menjadi delapan. Jadi, ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” ujar Bahlil dalam acara Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).
Kesepakatan ini mencerminkan hubungan politik yang dinamis antara kedua partai besar tersebut. Awalnya, posisi Ketua MPR yang diperebutkan oleh Golkar harus diberikan kepada Gerindra sebagai bagian dari "kompromi politik." Menurut Bahlil, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan bahwa Golkar tidak ingin berbenturan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Kita, kan, enggak bisa lawan Presiden, Pak. Kalau kita lawan Presiden, repot kita semua," tegasnya.
Langkah Golkar untuk menerima posisi menteri lebih banyak daripada jatah awal menunjukkan strategi yang pragmatis. Bahlil, yang saat itu masih menjabat sebagai bagian dari Tim Kampanye Strategi (TKS) Prabowo-Gibran, melakukan lobi intensif untuk memastikan Golkar tetap mendapatkan posisi yang kuat di kabinet. Hasilnya, Golkar kini memiliki delapan menteri dan tiga wakil menteri.
Nama-nama yang mewakili Golkar dalam Kabinet Merah Putih mencerminkan posisi strategis di berbagai sektor kunci. Bahlil sendiri menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, tokoh-tokoh sentral seperti Airlangga Hartarto dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
Dengan posisi yang diperoleh, Bahlil menegaskan bahwa Golkar akan memainkan peran penting dalam membantu pemerintahan Prabowo untuk mencapai target ambisius, termasuk membawa Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. "Golkar siap mendukung dan bekerja keras untuk mendorong Indonesia mencapai target itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menekankan bahwa Golkar akan fokus pada peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik di Indonesia. Dalam pandangannya, partai politik memiliki peran krusial dalam memastikan demokrasi berjalan efisien dan inklusif. "Golkar akan berusaha semaksimal mungkin menjadi garda terdepan dalam menginisiasi hal ini,” tambahnya.
Kesepakatan antara Golkar dan Gerindra ini juga menunjukkan bagaimana negosiasi politik yang cerdas dapat membuka jalan bagi partai untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya di pemerintahan, meskipun harus berkompromi pada beberapa hal. Bagi Golkar, menyerahkan kursi Ketua MPR kepada Gerindra adalah langkah strategis yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam bentuk pengaruh yang lebih besar di kabinet.
Dengan posisi strategis yang diperoleh, Golkar kini berada dalam posisi kuat untuk tidak hanya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tetapi juga mengarahkan kebijakan di bidang ekonomi, energi, dan industri, yang merupakan sektor-sektor vital bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.
(Mond)
#BahlilLahadalia #Golkar #Politik #KabinetPrabowo
