Hendri Hidayat: Pembawa Harapan Baru
Miko Kamal
D'On, Padang - APBD Kota Padang untuk tahun 2024 tercatat hanya sebesar Rp 2,57 triliun. Di tengah euforia perubahan, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp 2,8 triliun, namun di masa depan, angka tersebut kemungkinan besar akan stagnan. Dengan asumsi optimis, pada puncaknya APBD Kota Padang mungkin hanya akan menyentuh Rp 3 triliun. Tapi, apakah dana sebesar itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini? Jawabannya: tidak.
Tantangan terbesar dalam pengelolaan APBD adalah distribusi yang tidak proporsional. Lebih dari 50% dari total anggaran habis hanya untuk belanja pegawai, meninggalkan ruang yang sangat terbatas untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lainnya. Padahal, tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.
Kebutuhan Infrastruktur yang Mendesak
Masyarakat Kota Padang saat ini menghadapi banyak persoalan yang mendesak. Beberapa titik kemacetan di kota sudah memerlukan solusi, salah satunya dengan membangun jalan layang (flyover). Selain itu, ancaman banjir dan genangan air di musim hujan masih menjadi momok yang memerlukan pembangunan embung di beberapa wilayah. Ruang terbuka hijau atau taman kota yang representatif di setiap kecamatan juga menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Apalagi, fasilitas pedestrian seperti trotoar yang layak, baik untuk pejalan kaki umum maupun yang berkebutuhan khusus, juga terus didesak pembangunannya. Trotoar yang sudah ada banyak yang rusak dan tidak terurus.
Kebutuhan ini bukanlah hal yang sepele dan membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Dengan APBD yang terbatas, rasanya mustahil jika semua kebutuhan tersebut bisa terpenuhi hanya dari anggaran daerah. Lalu, apa solusinya?
Solusi: Uluran Tangan Pemerintah Pusat
Di tengah keterbatasan ini, peran Pemerintah Pusat menjadi sangat penting. Konsepsi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan merata di semua daerah, tidak peduli apakah daerah tersebut kaya atau miskin, basis pendukung Presiden terpilih atau tidak. Pusat berperan untuk menjamin bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam menikmati pembangunan.
Namun, dalam praktiknya, kemampuan suatu daerah mendapatkan proyek dari pusat sangat dipengaruhi oleh faktor non-teknis. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kelihaian kepala daerah dalam melobi Pemerintah Pusat. Kepala daerah yang mampu membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pihak pusat biasanya akan lebih sukses dalam mendapatkan porsi proyek pembangunan yang lebih besar.
Tradisi Lobi dalam Sejarah Minang
Jika menilik sejarah, kemampuan lobi sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Minang. Tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, hingga Muhammad Yamin berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah Indonesia karena keterampilan mereka dalam melakukan negosiasi dan lobi politik. Masyarakat Minang, termasuk mereka yang merantau, memiliki kemampuan bertahan hidup dan berkembang dengan mengandalkan keterampilan ini.
Namun, di era modern, lobi politik saja tidak cukup. Diperlukan faktor pendukung lain untuk memastikan lobi yang dilakukan berjalan mulus. Salah satu faktor tersebut adalah kedekatan dengan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Ini adalah fakta politik kontemporer yang tak bisa diabaikan.
Kedekatan Politik dan Peluang Padang
Saat ini, di tingkat nasional, Partai Gerindra memegang kendali kekuasaan. Dalam waktu dekat, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan dilantik sebagai Presiden RI ke-8. Kondisi politik ini menciptakan peluang besar bagi daerah-daerah yang memiliki kepala daerah atau kader partai yang dekat dengan Gerindra.
Secara logis, keberhasilan lobi untuk mendapatkan proyek-proyek dari pusat akan lebih besar bagi kepala daerah yang berasal dari atau didukung oleh Gerindra, dibandingkan dengan mereka yang tidak. Bukan berarti kader partai lain tidak punya peluang, tetapi secara kalkulasi, potensi sukses lobi akan lebih besar bagi mereka yang punya kedekatan politik dengan partai penguasa.
Harapan pada Pasangan Hendri Septa – Hidayat
Di Kota Padang, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusung resmi oleh Partai Gerindra dan PAN untuk Pemilihan 2024 adalah Hendri Septa dan Hidayat. Hidayat sendiri merupakan kader Partai Gerindra. Keberadaan Hidayat sebagai bagian dari pasangan ini membawa harapan besar bagi masyarakat Kota Padang. Di tengah terbatasnya APBD, keberadaan kader dari partai yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan di pusat menjadi sebuah keunggulan yang strategis.
Pasangan Hendri – Hidayat memiliki potensi besar untuk melobi Pemerintah Pusat dan menarik lebih banyak proyek pembangunan ke Kota Padang. Ini bukan soal keberpihakan politik, tetapi soal realitas bahwa akses dan kedekatan politik di tingkat pusat akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
Masyarakat Kota Padang tentu berharap, dengan strategi lobi yang efektif dan jaringan politik yang mendukung, berbagai kebutuhan kota yang tak tertampung oleh APBD bisa dibantu oleh dana dari pusat. Dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan fasilitas publik, lobi yang sukses akan sangat menentukan masa depan Kota Padang.
Di tengah kondisi anggaran yang cekak, pasangan Hendri – Hidayat membawa secercah harapan untuk membawa perubahan dan mengatasi berbagai persoalan pembangunan di Kota Padang. Bagaimanapun, lobi yang sukses bukan hanya tentang kecerdasan melobi, tetapi juga tentang faktor kedekatan politik yang tak bisa diabaikan.
(Mond)
#PadangHebat #PilkadaKotaPadang #Padang
