Yusril Jadi Menko Hukum dan HAM, Prabowo Pisahkan Kemenko Polhukam
D'On, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi penunjukannya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hukum dan HAM dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan besar-besaran di pemerintahan baru yang akan dilantik pada akhir tahun ini. Prabowo, yang terpilih sebagai Presiden, tampaknya melakukan penataan ulang struktur kementerian, termasuk pemisahan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua entitas terpisah.
Pecahnya Kemenko Polhukam: Strategi Baru Prabowo?
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (14/10/2024) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Yusril menjelaskan bahwa Kemenko Polhukam yang selama ini bertugas mengkoordinasikan berbagai sektor terkait politik, hukum, dan keamanan, akan dipecah menjadi dua kementerian baru. Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, dan lainnya adalah Kementerian Koordinator Hukum dan HAM.
"Ya, [saya ditunjuk menjadi Menko Hukum dan HAM]," ujar Yusril dengan tegas setelah pertemuan tersebut. "Pemecahan Kemenko Polhukam ini sudah dibahas cukup lama oleh tim. Hari ini kami tidak lagi mendiskusikan detailnya, tetapi ini merupakan langkah yang telah disepakati sebelumnya," lanjutnya.
Fokus Baru: Penguatan Sistem Hukum yang Independen
Yusril menyebutkan bahwa Kemenko Hukum dan HAM akan memiliki fokus utama pada pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa isu-isu yang berkaitan dengan politik dan keamanan, yang sebelumnya juga menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam, akan sepenuhnya dipisahkan. "Kementerian ini akan lebih fokus dalam membangun sistem hukum yang kuat, menjaga supremasi hukum, serta memastikan hak asasi manusia ditegakkan dengan adil," jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ingin memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penegakan hukum, terpisah dari dinamika politik yang sering kali tumpang tindih. Pemisahan ini bisa dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan baru berniat untuk memperkuat reformasi di sektor hukum, menjaga independensi lembaga-lembaga hukum, dan memastikan bahwa kebijakan HAM mendapat tempat yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan.
Tito Karnavian Dipanggil: Siap Tangani Inflasi dan Isu Lainnya
Di hari yang sama, selain Yusril, Tito Karnavian, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, juga turut dipanggil Prabowo. Namun, hingga kini, Tito belum memberikan konfirmasi jelas tentang posisinya dalam kabinet mendatang. "Silakan tanya langsung ke Presiden," ujar Tito saat ditanya mengenai posisinya nanti.
Meski demikian, Tito menekankan bahwa Prabowo telah meminta dirinya untuk fokus mengurusi masalah inflasi. Mantan Kapolri ini juga telah menandatangani pakta integritas sebagai syarat utama bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran. "Saya sudah tanda tangan pakta integritas minggu lalu. Di dalamnya ada poin mengenai kerja maksimal, menjaga pluralisme, serta komitmen untuk tidak terlibat dalam korupsi," ungkap Tito, yang disebut-sebut akan memegang peran kunci dalam stabilisasi ekonomi.
Pertemuan di Kertanegara: Kumpulan Tokoh Besar, Tanda Persiapan Kabinet Baru
Kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara terus menjadi pusat perhatian. Berbagai tokoh politik dan calon menteri berdatangan, menandakan bahwa persiapan kabinet Prabowo-Gibran semakin mendekati finalisasi. Selain Yusril dan Tito, tokoh-tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, hingga aktivis Natalius Pigai tampak hadir di lokasi. Kehadiran tokoh-tokoh ini menambah spekulasi mengenai siapa saja yang akan mengisi posisi kunci dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Pemerintahan ini diprediksi akan membawa banyak perubahan besar, termasuk dalam struktur birokrasi yang lebih ramping namun efektif, serta kebijakan yang akan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penguatan sistem hukum. Jika pemisahan Kemenko Polhukam ini merupakan tanda dari strategi awal Prabowo, maka pemerintahan yang akan datang mungkin akan berusaha lebih jauh dalam menjamin penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik, sebuah janji yang telah lama dinantikan oleh rakyat Indonesia.
(Mond/Tirto)
#YusrilIhzaMahendra #Politik #KabinetPrabowo #MenteriHukimdanHAM
