Bentrokan Prajurit TNI dan Warga di Deli Serdang: TNI Tegaskan Proses Hukum Transparan
D'On, Jakarta - Insiden bentrokan antara prajurit TNI dan warga Desa Cinta Adil, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, mencuatkan sorotan tajam publik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas.
Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di kantor Kemenkopolkam pada Senin (11/11/2024), BG menegaskan bahwa penyelidikan insiden ini masih dilakukan secara intens oleh Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pomdam I/BB) bersama pihak kepolisian setempat.
Penyelidikan Latar Belakang Insiden
“Latar belakang dan pemicu bentrokan ini sedang didalami oleh tim gabungan dari Pomdam I/Bukit Barisan dan kepolisian. Kami memastikan investigasi berlangsung menyeluruh, untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait kronologi dan siapa saja yang terlibat,” ujar BG di hadapan awak media.
Budi Gunawan juga menegaskan bahwa meski situasi di lokasi kejadian sudah terkendali, proses hukum tidak akan terhenti. Menurutnya, TNI dan aparat kepolisian telah bekerja sama untuk menstabilkan kondisi di Desa Cinta Adil pasca-bentrokan yang mengakibatkan beberapa warga mengalami luka-luka. Ia menambahkan bahwa TNI telah berkoordinasi erat dengan Kepolisian Daerah Sumatra Utara untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Komitmen Transparansi Penegakan Hukum
BG menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini, mengingat tingginya atensi publik. “Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letnan Jenderal Mochammad Hasan. Kami berkomitmen bahwa proses hukum akan digelar terbuka sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini secara langsung. Siapa pun yang terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kronologi Versi Panglima TNI
Di tempat terpisah, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, turut menanggapi insiden yang melibatkan prajurit Yonarmed 2/KS. Menurut Agus, bentrokan bermula dari tindakan seorang prajurit TNI yang menegur sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan. Aktivitas geng motor tersebut dinilai meresahkan warga sekitar dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
"Awalnya, ada beberapa pemuda yang sedang kebut-kebutan di jalan umum. Anggota kami mencoba menghentikan dan menegur mereka karena jelas aktivitas itu mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat," ujar Agus saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketegangan pun memuncak ketika salah satu pemuda yang ditegur terlibat adu mulut dengan prajurit TNI. Perdebatan panas itu akhirnya berujung pada perkelahian yang menarik perhatian warga sekitar. Agus Subiyanto menyoroti bahwa insiden ini merupakan akibat dari sikap geng motor yang kerap mengabaikan aturan dan mengganggu ketertiban umum.
Masalah Geng Motor di Sumatra Utara
Lebih lanjut, Jenderal Agus menyatakan bahwa fenomena geng motor di berbagai wilayah, termasuk Sumatra Utara, perlu menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan. Ia menilai bahwa keberadaan geng motor tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sering kali menimbulkan ketidaknyamanan di jalan raya.
"Kita harus sepakat bahwa geng-geng motor yang kerap kali melakukan aksi kebut-kebutan atau konvoi di jalan umum perlu ditertibkan. Banyak dari motor yang mereka gunakan juga tidak memiliki surat-surat resmi atau bodong. Ini tentu menjadi PR besar bagi kami untuk menegakkan ketertiban," tegas Agus.
Langkah Penanganan Selanjutnya
Menanggapi peristiwa ini, TNI berjanji akan melakukan evaluasi internal terkait penanganan anggota di lapangan, terutama dalam menghadapi situasi konflik dengan warga sipil. Panglima TNI telah memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan pendalaman atas kejadian ini serta memastikan tidak ada tindakan berlebihan yang dilakukan oleh prajurit.
Sementara itu, proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur militer dengan melibatkan Komisi Pengawas TNI untuk mengawal jalannya investigasi. Pihak kepolisian juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lapangan, termasuk dari warga yang berada di lokasi saat bentrokan terjadi.
Kondisi di Lokasi Pasca Insiden
Pasca kejadian, Desa Cinta Adil kini berangsur kondusif. Aparat gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengawal situasi agar tetap aman dan terkendali, mengantisipasi kemungkinan adanya aksi balasan atau kerusuhan susulan. Pihak pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat setempat telah melakukan dialog dengan warga untuk meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.
Respons Publik dan Pengawasan
Kasus ini mendapat sorotan luas dari masyarakat dan aktivis HAM yang mengharapkan transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat. Pemerintah berjanji akan membuka akses informasi dan memperlihatkan perkembangan kasus ini secara berkala kepada publik.
Budi Gunawan mengakhiri konferensi pers dengan menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. “Tidak ada yang kebal hukum. Anggota TNI yang terlibat akan diproses sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya tentang penegakan disiplin militer, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara,” pungkas BG dengan nada tegas.
Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya peran aparat dalam menjaga ketertiban umum, namun juga mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas, khususnya saat berhadapan dengan warga sipil. Dengan proses hukum yang tengah berjalan, masyarakat berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan transparan.
(Mond)
#TNI #Militer #Peristiwa
