Dinasti Politik Warnai Pilkada 2024: Antara Tantangan Demokrasi dan Ancaman Meritokrasi
Ilustrasi
D'On, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengungkap fakta mencengangkan mengenai fenomena dinasti politik dalam Pilkada serentak 2024. Berdasarkan penelitian terbaru, tercatat sebanyak 156 calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah dari total 582 kandidat memiliki afiliasi dengan dinasti politik. Fenomena ini menjangkiti 33 dari 37 provinsi yang menggelar Pilkada pada 27 November mendatang.
Angka dan Pola Dinasti Politik
Menurut Peneliti ICW Yassar Aulia, sekitar 26,8 persen dari total kandidat yang berlaga dalam Pilkada 2024 memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan tokoh politik tertentu. Jika dirinci, terdapat 100 calon kepala daerah dan 56 calon wakil kepala daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan dinasti politik.
Pola hubungan yang paling dominan adalah orang tua-anak, yang melibatkan 70 kandidat. Pola lainnya mencakup hubungan suami-istri (40 kandidat), adik-kakak (34 kandidat), saudara dekat seperti keponakan, sepupu, atau ipar (8 kandidat), serta mertua-menantu (4 kandidat).
"Dinasti politik ini mencerminkan upaya warisan kekuasaan yang sistematis. Pola relasi ini memanfaatkan pengaruh keluarga untuk mempertahankan kendali politik," jelas Yassar.
Meski menyebar di hampir seluruh provinsi, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan menjadi pengecualian, tanpa temuan afiliasi dinasti politik. Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan jumlah kandidat terafiliasi dinasti tertinggi, masing-masing 11 kandidat, disusul Sulawesi Selatan (10 kandidat), Sulawesi Barat (9 kandidat), dan Sulawesi Utara (7 kandidat).
Dinasti Politik: Legal Tapi Bermasalah?
Secara hukum, tidak ada aturan yang melarang individu dari dinasti politik mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun, Yassar menyoroti dampak negatifnya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
"Jika pemilu dianggap sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan dan wadah mencari pemimpin berkualitas, keberadaan dinasti politik justru merusak esensi demokrasi. Pola ini menjauhkan semangat meritokrasi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ICW menemukan korelasi erat antara dinasti politik dengan praktik korupsi. Dari 54 dinasti politik yang terpetakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, banyak yang terseret kasus korupsi.
Korupsi dan Dinasti Politik: Bukti Nyata
Contoh nyata dari dampak negatif dinasti politik dapat dilihat dari kasus Ratu Atut Chosiyah di Banten. Mantan gubernur tersebut bersama adiknya terjerat kasus korupsi alat kesehatan di Tangerang Selatan.
Di Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais dan anaknya, Rita Widyasari, masing-masing terlibat dalam kasus korupsi saat menjabat sebagai kepala daerah. Fenomena serupa juga terjadi di Klaten, di mana pasangan suami-istri Haryanto Wibowo dan Sri Hartini terpidana kasus korupsi terkait promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Dampak negatif dinasti politik terhadap tata kelola pemerintahan tidak bisa diabaikan. Korupsi dan penurunan kualitas layanan publik menjadi ancaman nyata," imbuh Yassar.
Inovasi ICW: Fitur Baru Rekam Jejak
Sebagai langkah mitigasi, ICW meluncurkan fitur baru di platform Rekam Jejak. Dikembangkan sejak 2015, fitur ini menyediakan informasi terperinci tentang afiliasi dinasti politik, kekayaan kandidat berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga rekam jejak korupsi.
"Fitur ini tidak hanya ditujukan sebagai alat edukasi politik bagi masyarakat, tetapi juga sebagai kritik terhadap KPU yang kurang transparan dalam menyajikan data kandidat," ungkap Yassar.
Menuju Demokrasi yang Lebih Baik
Dengan Pilkada 2024 yang tinggal menghitung hari, isu dinasti politik menjadi perhatian serius. Publik diharapkan lebih kritis dalam memilih pemimpin, bukan hanya melihat nama besar keluarga, tetapi juga rekam jejak, integritas, dan visi misi kandidat.
ICW mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya bisa tercapai jika kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat, bukan dinasti. Apakah Indonesia siap mengakhiri lingkaran dinasti politik? Pilkada serentak ini akan menjadi ujian penting.
(Mond)
#ICW #DinastiPolitik #Nasional #Pilkada2024
