Breaking News

Hasto Ungkap Dugaan Intimidasi Pilkada 2024: "Jika Saya Bergerak, Saya Jadi Tersangka"

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan pers tentang Pilkada 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 November 2024.


D'On, Jakarta –
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara terbuka mengungkap adanya dugaan tekanan dan intimidasi yang dialami dirinya serta partainya menjelang Pilkada 2024. Dalam pernyataannya, Hasto menyebut bahwa ancaman tersebut mencakup upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Bahkan, ia mengklaim dirinya bisa dijadikan tersangka jika terus bergerak memenangkan calon kepala daerah yang diusung partainya.

Dalam konferensi pers pada Sabtu (23/11), Hasto mengutarakan perasaan frustrasi namun tegas menghadapi situasi tersebut. Ia menyatakan bahwa daripada menerima status tersangka secara sepihak, ia lebih memilih mengambil langkah perlawanan.

"Daripada ditetapkan tersangka, lebih baik saya mendahului melakukan perlawanan. Dan itulah yang saya lakukan," ujar Hasto kepada wartawan.

Pertemuan Misterius dan Tekanan Politik

Hasto memaparkan kronologi tekanan yang ia terima, dimulai dari informasi yang disampaikan oleh pakar pertahanan, Conny Rahakundini Bakrie. Menurut Hasto, Conny bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai "Mr. X," figur yang memiliki akses ke lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kepolisian. Mr. X, lanjut Hasto, mengirimkan pesan peringatan agar PDI Perjuangan tidak terlalu aktif dalam Pilkada di sejumlah wilayah strategis.

"Conny bertemu dengan Mr. X yang meminta agar saya tidak turun memenangkan Pilkada di Sumatera Utara (di mana terdapat Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY," ungkap Hasto.

Ia melanjutkan bahwa Mr. X menegaskan, wilayah-wilayah tersebut telah diatur agar calon-calon dari lingkaran Jokowi memenangkan kontestasi. Ancaman pun ditegaskan: jika Hasto terus bergerak, status tersangka terhadap dirinya akan segera dikeluarkan.

Penangkapan Dini Hari: Ketua DPD Papua Jadi Target?

Tak hanya ancaman terhadap dirinya, Hasto juga menyinggung peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Hery Naap, yang juga merupakan calon Bupati Biak Numfor, ditangkap oleh aparat gabungan Brimob. Penangkapan ini terjadi pukul 03.00 WIT dengan melibatkan 30 personel bersenjata lengkap dan tiga kendaraan lapis baja.

"Tuduhannya sangat mengada-ada, dan tampak kental dengan nuansa politik. Ini sudah berlebihan," tegas Hasto. Menurutnya, popularitas Hery sebagai calon bupati membuatnya menjadi target tekanan politik.

Tekanan di Berbagai Wilayah Strategis

Hasto juga memaparkan bahwa tekanan tidak hanya terjadi di Papua, tetapi meluas hingga Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia menyoroti penggunaan aparat negara sebagai instrumen politik untuk melemahkan calon-calon yang diusung PDI Perjuangan.

"Di Sulawesi Utara, meskipun Pak Olly Dondokambey dikenal sebagai pemimpin yang merangkul semua pihak, tetap saja ada intimidasi. Pendeta-pendeta gereja bahkan diperiksa soal penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah," kata Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana tekanan politik terhadap calon gubernur dan wakil gubernur PDI Perjuangan sangat masif. Menurutnya, tindakan ini menggambarkan bagaimana aparat hukum digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu.

Ambisi Kekuasaan yang Tak Terbendung

Hasto secara blak-blakan menuding bahwa tindakan-tindakan ini mencerminkan ambisi kekuasaan Presiden Jokowi yang terus berkembang, bahkan setelah mengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

"Ambisi kekuasaan Jokowi yang kita pikir selesai dengan Gibran menjadi wapres, ternyata semakin menjadi-jadi. Ini bukan lagi persoalan partai, melainkan sudah menyangkut masa depan bangsa dan negara," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa situasi ini menggambarkan ironi besar dalam politik Indonesia, di mana demokrasi dirusak oleh perilaku haus kekuasaan.

"Di Jakarta saja permainan seperti ini sudah terlihat. Jika Jokowi memulai dari Jakarta karena perilakunya yang haus kuasa, maka harus diakhiri di Jakarta pula," tandas Hasto.

Seruan Perlawanan dan Dukungan Publik

Di akhir pernyataannya, Hasto menyerukan dukungan dari masyarakat luas untuk melawan penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan. Ia mengajak publik untuk membantu menjelaskan situasi ini melalui media sosial dan media arus utama.

"Mohon doa dan bantuan teman-teman untuk menyampaikan kebenaran ini. Semua pernyataan saya adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Risiko apa pun akan saya hadapi demi masa depan bangsa," tutup Hasto.

Pernyataan Hasto ini membuka tabir kelam politik Pilkada 2024, sekaligus menegaskan bahwa kontestasi ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga medan pertarungan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak.

(Mond)

#Pilkada2024 #Politik #HastoKristyanto