Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Desak PPATK Ungkap Data Polisi Terlibat Judi Online
D'On, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam upaya membersihkan institusi Polri dari praktik judi online yang melibatkan anggotanya. Pada acara malam apresiasi dan pisah sambut Komisioner Kompolnas periode 2024–2028 di Jakarta, Jumat (8/11) malam, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyerahkan data terkait anggota polisi yang terlibat dalam praktik perjudian online.
Langkah Serius Bersihkan Institusi
Jenderal Listyo Sigit menegaskan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari upaya pembenahan internal Polri. Menurutnya, anggota yang terlibat dalam judi online perlu segera mendapat tindakan pembinaan guna mencegah dampak buruk yang lebih luas bagi citra kepolisian.
"Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan," ujar Sigit. Ia menekankan bahwa reformasi dalam tubuh Polri harus dilakukan dengan langkah konkret dan menyeluruh, termasuk mengidentifikasi dan membina anggota yang terseret dalam aktivitas ilegal seperti judi online.
Pemberantasan Internal dan Tindakan Kadiv Propam
Tidak hanya mengandalkan data dari PPATK, Jenderal Sigit juga telah menginstruksikan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota yang terbukti terlibat. Arahan ini menunjukkan komitmen Polri dalam membersihkan internalnya dari praktik yang mencoreng nama baik institusi.
"Saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadiv Propam, tolong untuk dilakukan perbaikan," tegas Sigit. "Anggota yang terlibat dengan konsorsium atau pelaku judi online, jika terlihat melindungi aktivitas tersebut, harus diproses hukum. Ini adalah bagian dari pembenahan yang kita lakukan di dalam tubuh Polri," lanjutnya.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan setiap anggota polisi yang terlibat dapat segera tersadarkan dan memilih untuk meninggalkan praktik yang mencoreng integritas kepolisian. Tindakan tegas ini juga menjadi sinyal bahwa tidak ada ruang toleransi bagi anggota yang melanggar aturan, terutama yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Komitmen Penegakan Hukum di Luar Institusi
Tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, Kapolri juga menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas judi online di masyarakat. Menurut Sigit, peredaran uang dalam judi online membawa dampak negatif yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa judi online dapat menyebabkan masalah sosial seperti peningkatan kriminalitas dan ketergantungan finansial.
"(Perbaikan) keluar tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak buruk dari aktivitas ilegal ini, sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan.
Analisis dan Tinjauan PPATK
Permintaan Kapolri ini menunjukkan bahwa Polri mengakui pentingnya analisis data finansial yang dilakukan PPATK sebagai instrumen vital dalam memetakan aktivitas ilegal, termasuk judi online. PPATK yang memiliki kemampuan mengawasi transaksi mencurigakan di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, diharapkan dapat memberikan data yang akurat terkait anggota Polri yang diduga terlibat.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara Polri dan PPATK dalam upaya bersama menekan peredaran judi online yang semakin meresahkan. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam penanganan kasus-kasus perjudian online yang melibatkan aparat penegak hukum.
Dampak dan Tantangan
Upaya Kapolri untuk meminta data dari PPATK serta melakukan pembenahan internal menunjukkan tekad kuat dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri. Namun, langkah ini juga dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam memastikan tidak adanya perlindungan atau intervensi dari pihak internal yang berusaha menutupi keterlibatan anggotanya.
Sebagai institusi yang memiliki kewajiban menegakkan hukum, langkah Polri untuk membersihkan diri dari oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online menjadi bagian penting dari agenda reformasi internal. Keberhasilan langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan integritas Polri, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam menanggulangi masalah sosial yang lebih luas di masyarakat akibat praktik judi online.
Kapolri Sigit menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa reformasi ini tidak hanya tentang membersihkan nama baik Polri, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya sosial yang ditimbulkan oleh judi online. "Kita harus berani mengambil tindakan tegas. Ini adalah bagian dari upaya kita menyelamatkan bangsa," pungkasnya.
Dengan adanya langkah konkret dari pimpinan Polri, masyarakat kini menanti realisasi dari komitmen tersebut, berharap agar tidak ada lagi oknum yang berlindung di balik seragam polisi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Reformasi yang digagas ini diharapkan menjadi angin segar bagi peningkatan integritas dan profesionalisme Polri di mata publik.
(Mond)
#JudiOnline #PPATK #Polri
