Komisi III DPR :Dugaan Bekingan Tambang Ilegal di Balik Penembakan Tragis di Solok Selatan
D'On, Jakarta – Tragedi penembakan yang menewaskan AKP Riyanto Ulil oleh rekannya sesama perwira, AKP Dadang Iskandar, terus menjadi sorotan publik. Insiden ini bukan hanya sekadar konflik internal, tetapi diduga kuat memiliki latar belakang serius terkait aktivitas tambang ilegal galian C di wilayah Solok Selatan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendesak agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Motif Pembunuhan: Bekingan Tambang Ilegal?
Habiburokhman mengungkapkan informasi awal yang ia terima menunjukkan adanya kaitan erat antara penembakan ini dengan upaya pemberantasan tambang ilegal. Menurutnya, AKP Dadang Iskandar diduga tidak terima dengan langkah tegas yang dilakukan AKP Riyanto Ulil sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dalam menindak penambang ilegal.
"Informasi yang kami terima, ini terkait penindakan tambang ilegal galian C. Diduga kuat, pelaku membekingi aktivitas tersebut, dan tindakannya terhadap almarhum Kasat Reskrim menjadi bukti bahwa ada konflik kepentingan yang besar di balik kasus ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).
Kronologi Penembakan Mengerikan
Insiden ini bermula setelah AKP Riyanto Ulil memimpin penangkapan pelaku tambang ilegal di wilayah hukumnya. Penangkapan ini berlangsung lancar, namun menjadi awal dari tragedi yang tak terduga. Tak lama setelah aksi penegakan hukum tersebut, AKP Dadang Iskandar, yang menjabat sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan, mendatangi lokasi.
Perdebatan sengit antara keduanya pun tak terhindarkan. Dalam suasana panas tersebut, AKP Dadang secara tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan melepaskan dua tembakan ke arah AKP Ulil. Tembakan itu mengenai tubuh AKP Ulil dan membuatnya tewas seketika di tempat kejadian. Peristiwa ini langsung menggegerkan masyarakat dan institusi kepolisian.
Desakan untuk Penuntasan Kasus
Bagi Habiburokhman, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Polri untuk menuntaskan kasus serupa, termasuk dugaan praktik beking tambang ilegal yang kerap mencoreng nama institusi. Ia meyakini, tindakan tegas perlu diambil untuk memastikan keadilan dan menjaga integritas kepolisian.
"Kalau benar motifnya seperti itu—karena almarhum menindak tambang ilegal, berarti pelaku jelas membekingi aktivitas ilegal tersebut. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi kejahatan serius yang merusak citra Polri di mata publik," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Habiburokhman juga menaruh keyakinan pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan kasus ini secara tegas. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini, tidak ada ruang bagi anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi.
"Pak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, selama ini sangat tegas dalam menindak anggota yang menyimpang. Saya yakin, orang-orang seperti ini tidak akan diberi ampun. Proses hukum harus dilakukan seberat-beratnya, baik secara pidana maupun etik," imbuhnya.
Tambang Ilegal: Luka Lama yang Belum Terobati
Kasus ini kembali menyoroti persoalan tambang ilegal yang menjadi salah satu masalah serius di berbagai daerah di Indonesia. Galian C—yang mencakup pasir, kerikil, hingga material tambang untuk konstruksi—seringkali menjadi target operasi tambang ilegal karena nilai ekonominya yang tinggi. Namun, di balik aktivitas ini, tersembunyi jaringan kuat yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum aparat.
Habiburokhman meminta agar kasus ini dijadikan pintu masuk untuk membongkar praktik ilegal yang selama ini dianggap sulit disentuh. Ia berharap penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku penembakan, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam jaringan tambang ilegal tersebut.
"Kami ingin Polri menunjukkan komitmennya. Bukan hanya menghukum pelaku penembakan, tapi juga membongkar siapa saja yang berada di balik tambang ilegal ini. Ini kesempatan untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak," pungkasnya.
Tragedi ini menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Banyak yang berharap, kasus ini tidak berhenti pada penyelesaian internal semata, tetapi juga membawa keadilan bagi korban dan menjadi langkah awal untuk memberantas praktik ilegal yang selama ini melibatkan oknum penegak hukum.
(Mond)
#PolisiTembakPolisi #Peristiwa #PoldaSumbar #DPR #Polri
