Komisi III DPR Tinjau Alat Sadap Kejaksaan Agung: Memastikan Transparansi di Tengah Isu Korupsi
D'On, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Kejaksaan Agung pada Selasa (26/11/2024). Langkah ini diambil di tengah isu yang beredar terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat penyadapan. Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan transparansi sekaligus meninjau langsung kapabilitas alat intelijen yang digunakan Kejaksaan Agung dalam mendukung proses penyidikan.
"Tadi saya mengecek alat-alat yang dimiliki oleh intelijen terkait perangkat-perangkat yang kita dukung dari DPR. Ini adalah langkah untuk memastikan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan institusi penegak hukum," ungkap Sahroni usai sidak di Jakarta Selatan.
Sahroni mengaku terkesan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, perangkat-perangkat tersebut telah memenuhi standar modern dan merupakan kebutuhan penting untuk menunjang kinerja intelijen dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang semakin kompleks.
Namun, Sahroni juga mencatat adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. "Memang masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki atau ditambah di masa depan. Ini penting mengingat tantangan yang akan kita hadapi semakin berat," tambahnya.
Dukungan DPR untuk Penguatan Teknologi Penegakan Hukum
Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen DPR dalam mendukung penguatan institusi penegak hukum melalui pengawasan yang ketat. Sahroni menekankan pentingnya pengadaan perangkat yang tidak hanya canggih tetapi juga efisien dan transparan dalam penggunaannya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah DPR yang bergerak cepat menindaklanjuti isu-isu yang berkembang di masyarakat. Sidak ini, menurut Harli, menjadi bukti akuntabilitas Kejaksaan Agung dalam menjawab keraguan publik.
"Pak Sahroni tadi sudah melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat melalui wakil mereka. Harapannya, masyarakat juga bisa memahami bahwa pengadaan alat ini dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan," ujar Harli.
Isu Korupsi Jadi Sorotan
Sidak ini mencuat di tengah maraknya isu korupsi dalam pengadaan alat sadap yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Langkah tegas Sahroni dinilai mampu meredam spekulasi yang beredar. Dengan meninjau langsung ke lapangan, DPR berupaya memastikan bahwa semua proses pengadaan alat intelijen dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan tanpa penyimpangan.
Sebagai institusi yang berada di garis depan penegakan hukum, Kejaksaan Agung dihadapkan pada tuntutan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan teknologi intelijennya. Sahroni berharap agar masukan yang diberikan dalam sidak ini dapat menjadi landasan bagi Kejaksaan Agung untuk terus berkembang.
"Dengan alat yang memadai, kerja-kerja penegakan hukum akan semakin efisien dan profesional. Kita ingin memastikan bahwa institusi ini siap menghadapi tantangan zaman," tutup Sahroni.
Sidak ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik, termasuk oleh wakil rakyat, tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
(Mond)
#AlatSadapKejagung #Kejagung #DPR #Nasional
