Rapat Dengar Pendapat dengan Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Andree Algamar Tegaskan Netralitas ASN Pemko Padang dalam Pilkada 2024
D'On, Jakarta - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, berbagai langkah strategis mulai ditempuh oleh pemerintah daerah guna memastikan jalannya proses demokrasi yang aman, tertib, dan lancar. Dalam upaya mempersiapkan hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Netralitas ASN, Fondasi Demokrasi yang Kuat
Di tengah suasana yang serius namun penuh optimisme, Andree Algamar menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga bentuk integritas dan profesionalisme dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
"Kami telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap ASN harus menjauhkan diri dari segala bentuk kegiatan yang mengarah pada dukungan politik kepada calon tertentu. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Andree dengan penuh keyakinan.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat. Tujuannya adalah memastikan stabilitas dan keamanan selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. "Kami tidak hanya fokus pada netralitas ASN, tetapi juga pada kelancaran proses demokrasi secara keseluruhan. Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak keamanan dan elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik," jelasnya.
Rifqinizamy Karsayuda: Persiapan Daerah adalah Kunci Suksesnya Pilkada
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang memimpin rapat tersebut, menekankan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola proses Pilkada menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam pernyataannya, ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
"Rapat Dengar Pendapat ini diadakan untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah sudah siap menghadapi Pilkada serentak 2024. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia berjalan lancar, tanpa adanya hambatan yang signifikan," ungkap Rifqinizamy.
Ia menambahkan bahwa Komisi II DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan, terutama terkait potensi kerawanan politik yang mungkin timbul. "Kami akan bekerja sama dengan Kemendagri serta aparat keamanan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi ini," tambahnya.
Wamendagri Bima Arya: Pilkada Serentak, Momen untuk Menghasilkan Pemimpin yang Visioner
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan harapan besar kepada para kepala daerah agar Pilkada serentak ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menjaga sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemimpin daerah yang terpilih harus memiliki visi dan komitmen yang sejalan dengan upaya membangun Indonesia yang lebih baik.
"Seluruh daerah di Indonesia saat ini sedang berada di titik krusial untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Saya berterima kasih kepada para Plt Gubernur dan Pj kepala daerah yang hadir dan menunjukkan komitmen mereka dalam mensukseskan Pilkada ini. Mari kita kawal proses ini dengan baik agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing," tutur Bima Arya, yang juga mantan Wali Kota Bogor.
Ia juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk menciptakan legitimasi bagi para pemimpin yang terpilih. "Partisipasi aktif dari masyarakat adalah elemen utama dalam demokrasi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan memastikan setiap suara dihitung dengan adil dan transparan," tegasnya.
Sumatera Barat Bersatu Menghadapi Pilkada 2024
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan optimismenya terhadap kesiapan daerah-daerah di Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta aparat keamanan dan penyelenggara pemilu telah berjalan dengan baik.
"Kami telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi para petugas pemilu untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dan prosedur. Harapan kami, Sumatera Barat bisa menjadi contoh daerah yang sukses menyelenggarakan Pilkada serentak tanpa kendala berarti," kata Audy dengan penuh keyakinan.
Menghadapi Tantangan, Mengawal Demokrasi
Dengan hanya tinggal beberapa hari menuju pelaksanaan Pilkada serentak, tantangan dalam menjaga netralitas ASN dan stabilitas keamanan tetap menjadi fokus utama pemerintah. Koordinasi lintas sektor, dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk potensi konflik yang mungkin timbul, terutama di tengah meningkatnya suhu politik saat ini.
Kehadiran para pejabat dari berbagai tingkatan dalam RDP tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mengawal jalannya Pilkada serentak 2024, yang menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan nasional ke depan. Bagi ASN Pemko Padang, seperti yang ditegaskan oleh Andree Algamar, netralitas adalah bentuk tanggung jawab profesional dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang bersih dan berkeadilan.
(Mond)
#Pilkada #Politik #NetralitasPNS
