Breaking News

Ratusan THL Padang Panjang Gelar Demo Besar-Besaran, Tuntut Kepastian Nasib di Depan Balaikota

THL Pemko Padang Panjang Lakukan Aksi Demo pada Selasa (19/11/2024)  protes rencana penghentian kontrak kerja mereka mulai awal 2025
 (Foto: infominang)

D'On, Padang Panjang -
Ratusan tenaga harian lepas (THL) dan pegawai honorer Kota Padang Panjang menggelar aksi damai dengan penuh semangat dan solidaritas di halaman Balaikota. Aksi yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024) pagi kemarin lusa ini menjadi bentuk protes keras terhadap rencana penghentian kontrak kerja mereka mulai awal 2025. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang tidak akan lagi mengalokasikan anggaran untuk gaji tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN), memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan pekerja.

Aksi ini dipimpin oleh Roni, koordinator lapangan yang menjadi suara utama para pekerja. Ia bersama massa dari berbagai sektor seperti tenaga administrasi, customer service (CS), sopir, hingga petugas kebersihan, dengan lantang menuntut kejelasan nasib mereka. Dalam orasinya, Roni menyampaikan keberatan tegas terhadap keputusan Pemko yang dinilai sepihak dan tidak manusiawi.

"Outsourcing Hanya Menguntungkan Perusahaan, Kami Bukan Komoditas"

Salah satu poin utama dalam aksi tersebut adalah penolakan terhadap rencana Pemko Padang Panjang untuk menerapkan sistem outsourcing. Roni menilai kebijakan ini tidak hanya memperburuk kondisi kerja para tenaga honorer, tetapi juga menjadikan mereka sebagai komoditas bisnis.

“Outsourcing hanya akan menjadikan kami alat bisnis antara pemerintah dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Hak kami akan semakin tergerus, dan masa depan kami semakin suram,” tegas Roni di tengah teriakan dukungan para peserta aksi.

Ia menekankan bahwa tenaga non-ASN telah memberikan kontribusi besar terhadap pelayanan publik di Padang Panjang. Namun, penghargaan yang layak atas pengabdian mereka justru digantikan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Tuntutan: Angkat THL Menjadi PPPK

Selain menolak outsourcing, aksi ini juga menuntut Pemko Padang Panjang untuk mengangkat seluruh tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Roni, banyak daerah lain di Indonesia yang telah berhasil mengangkat honorer menjadi PPPK sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun.

“Jika daerah lain bisa, mengapa Padang Panjang tidak? Kami meminta Pemko untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi kami, tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat,” kata Roni dengan nada penuh harap.

Solidaritas dari Berbagai Pihak

Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh para THL, tetapi juga didukung oleh beberapa organisasi masyarakat dan aktivis yang prihatin terhadap nasib tenaga kerja di Padang Panjang. Mereka menyuarakan bahwa tenaga non-ASN memiliki peran krusial, mulai dari menjaga kebersihan kota hingga memastikan administrasi pemerintahan berjalan lancar.

“Kami di sini untuk mendukung para THL. Tanpa mereka, roda pemerintahan tidak akan berfungsi dengan baik. Pemerintah harus menghargai kerja keras mereka,” ujar seorang aktivis yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Sorotan Terhadap Kebijakan Pemko

Keputusan Pemko Padang Panjang untuk menghentikan anggaran bagi tenaga non-ASN menuai kritik tajam. Para demonstran menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan kurangnya empati dan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Aksi damai yang berlangsung hingga siang hari ini diwarnai dengan berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, seperti “Kami Bukan Robot, Kami Punya Hak” dan “Hentikan Pemutusan Sepihak.”

Para demonstran berharap suara mereka akan didengar oleh Pemko Padang Panjang dan segera ada solusi konkret yang berpihak kepada pekerja. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, mereka menyatakan siap untuk melakukan aksi lanjutan.

“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal harga diri dan masa depan kami. Kami tidak akan diam,” tutup Roni dengan tegas.

Aksi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah bahwa di balik pelayanan publik yang lancar, ada perjuangan dan pengorbanan ribuan pekerja yang layak mendapatkan perhatian serta perlakuan adil.

(Mond)

#Demo #PadangPanjang #Peristiwa