Gus Ipul Soroti Demotivasi Warga Penerima Bansos dan Strategi Baru yang Dibutuhkan
D'On, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan kekhawatiran baru terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai membawa dampak kurang menguntungkan pada sebagian penerima. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024), Gus Ipul menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai "demotivasi penerima bansos".
Menurut Gus Ipul, banyak warga penerima bansos yang mengalami penurunan motivasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Ketergantungan pada bantuan sosial, alih-alih menjadi jaring pengaman sementara, justru berubah menjadi alat yang menghambat semangat untuk berusaha lepas dari kondisi rentan. "Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi dari status kerentanan. Ada fenomena demotivasi di mana penerima bantuan sosial cenderung merasa nyaman dan enggan mencari alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Gus Ipul dalam rapat tersebut.
Ketergantungan yang Menghambat Peningkatan Taraf Hidup
Gus Ipul menjelaskan, rendahnya angka graduasi atau keberhasilan warga keluar dari status penerima bantuan sosial menandakan adanya masalah mendasar dalam sistem bantuan saat ini. Dalam analisisnya, ketergantungan yang berkembang ini menunjukkan bahwa bansos tidak lagi dianggap sebagai batu loncatan, tetapi menjadi semacam penopang tetap yang membuat masyarakat enggan beranjak ke tahap berikutnya.
“Kita melihat fenomena ini sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. Program bansos yang idealnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat rentan malah berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang jika tidak disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan,” imbuhnya.
Arahan Strategis dari Prabowo Subianto
Menteri Sosial juga menyinggung arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bantuan sosial harus tepat sasaran. Hal ini disampaikan sebagai salah satu prioritas strategis untuk menjamin efektifitas program bantuan di masa mendatang. "Pak Prabowo menegaskan kepada kami pentingnya memastikan bansos diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, kami berfokus pada pemadanan data tunggal terpadu yang terus diperbaharui agar bisa mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi di lapangan," ujar Gus Ipul.
Pembaruan data ini dinilai krusial mengingat dinamika di lapangan yang sering kali berubah, terutama dalam hal pendapatan masyarakat dan tingkat kerentanan ekonomi. Data yang akurat akan membantu mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bansos, sehingga tidak terjadi ketidakadilan di mana masyarakat yang lebih membutuhkan justru terlewatkan dari daftar penerima.
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Sektor
Selain soal ketepatan sasaran, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Dia mengajak berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dan filantropi untuk bersama-sama mengatasi isu ini. "Kami ingin mengintegrasikan intervensi dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Baznas dan lembaga filantropi lainnya, agar dampak yang dihasilkan lebih menyeluruh dan signifikan," kata Gus Ipul.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kesejahteraan yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas mereka. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang masih tergantung pada bansos.
Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Sosial
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya peningkatan standar pelayanan sosial sebagai bagian dari reformasi sistem kesejahteraan di Indonesia. Menurutnya, standardisasi kualitas pelayanan sosial menjadi salah satu fokus utama dalam program Kemensos ke depan. "Kami berupaya memastikan adanya pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang sosial, termasuk dalam hal ketersediaan pusat-pusat layanan sosial atau 'sentra Kemensos' di seluruh Indonesia," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa rasio ketersediaan fasilitas sosial perlu ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. “Tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas tenaga kerja sosial yang harus ditingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih profesional,” lanjut Gus Ipul.
Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan dan Tantangan Usia Harapan Hidup
Di akhir pemaparannya, Gus Ipul menyinggung tantangan demografis yang semakin mendesak, yaitu meningkatnya usia harapan hidup dan bertambahnya populasi lanjut usia. Fenomena ini, menurutnya, perlu diantisipasi dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif. “Jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah, sementara fenomena lainnya adalah turunnya kelas menengah akibat berbagai tekanan ekonomi. Ini menuntut adanya perlindungan sosial yang mampu beradaptasi terhadap kejadian tak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi,” jelasnya.
Gus Ipul menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tidak hanya harus reaktif terhadap kondisi yang ada saat ini, tetapi juga harus proaktif dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Strategi baru yang lebih holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia.
Dengan berbagai isu strategis yang dihadapi, Kementerian Sosial di bawah pimpinan Gus Ipul diharapkan mampu memberikan arah baru yang lebih efektif dalam mengelola program bansos, memastikan bantuan sosial tidak hanya menjadi alat bantu sementara, tetapi juga sebagai katalis perubahan sosial yang berkelanjutan.
(Mond)
#Bansos #Nasional
