Alasan PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby: “Kita Punya Etika dan Moral”
Jokowi didampingi putranya Gibran Rakabuming (kanan) menyalami warga di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: ANTARA FOTO/Rachman
D'On, Jakarta – Dalam langkah politik yang mengejutkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memutuskan untuk memecat Presiden Joko Widodo, putranya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution. Keputusan ini tertuang dalam tiga surat pemecatan yang masing-masing dikeluarkan pada 4 Desember 2024.
Jokowi, Gibran, dan Bobby, yang sebelumnya memiliki hubungan erat dengan PDIP, kini dianggap telah melenceng dari garis politik partai. Ketua DPP PDIP Deddy Hanteru Sitorus menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas dan disiplin partai.
“Surat keputusan ini adalah langkah tegas yang diperlukan untuk menegakkan aturan dan disiplin partai. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran prinsip yang telah kami junjung tinggi selama ini,” ujar Deddy dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/12).
Surat Pemecatan yang Mengakhiri Sejarah Panjang
Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi dan keluarganya telah menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Bagaimana tidak? Jokowi selama bertahun-tahun dianggap sebagai ikon kesuksesan politik PDIP. Berkat dukungan partai, Jokowi berhasil meniti karier dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
Namun, hubungan manis itu mulai retak menjelang Pemilu 2024. Dalam kontestasi politik tersebut, Jokowi, Gibran, dan Bobby secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pihak yang berseberangan dengan PDIP. Dukungan ini menjadi pukulan berat bagi partai yang sebelumnya mengusung mereka sebagai kader unggulan.
Surat pemecatan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Jokowi, 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby menjadi penanda resmi berakhirnya hubungan politik yang selama ini dianggap tak tergoyahkan.
Mengapa Baru Sekarang?
Publik mempertanyakan alasan PDIP baru mengambil langkah tegas ini setelah Pilpres dan Pilkada usai. Padahal, perbedaan sikap politik Jokowi dan PDIP sudah terlihat jelas sejak gelaran Pilpres 2024. Menanggapi hal ini, Deddy Hanteru Sitorus menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat kala itu.
“Kami memiliki nilai etik dan moralitas politik. Selama beliau menjabat sebagai Presiden, kami harus menghormati kedudukannya. Tidak elok jika pemecatan dilakukan di tengah masa jabatan,” tegas Deddy.
Selain itu, Deddy mengungkapkan bahwa PDIP menghadapi jadwal politik yang sangat padat setelah Pilpres 2024, termasuk persiapan menghadapi Pilkada serentak pada 27 November. Fokus partai saat itu adalah memenangkan kontestasi politik, sehingga evaluasi terhadap kader yang dianggap melanggar baru bisa dilakukan setelah Pilkada usai.
“Proses ini tidak hanya menyasar Jokowi dan keluarganya, tetapi juga kader-kader lain di seluruh Indonesia. Total ada 27 kader yang juga diberhentikan dalam keputusan ini,” tambahnya.
Membendung Narasi Negatif
Langkah pemecatan Jokowi dan keluarganya memang tak lepas dari sorotan. Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak ingin ada anggapan atau narasi jahat yang mengaitkan pemecatan ini dengan posisi Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam Pilpres maupun Pilkada.
“Ini adalah langkah terbaik yang kami ambil. Pemecatan dilakukan setelah semua kontestasi politik selesai, sehingga publik dapat melihat bahwa ini murni soal penegakan aturan dan disiplin partai,” ungkap Deddy.
Pemecatan Ditandatangani Megawati dan Hasto
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
“Keputusan ini adalah wujud komitmen partai terhadap aturan yang berlaku. Tidak ada yang kebal dari aturan partai, termasuk Jokowi dan keluarganya,” ujar Komarudin.
Surat tersebut disahkan pada 4 Desember 2024 di Jakarta. “Ini bukan keputusan yang diambil dengan mudah, tetapi langkah ini diperlukan untuk menjaga integritas partai ke depan,” pungkas Komarudin.
Langkah Tegas di Tengah Dinamika Politik
Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby menandai akhir hubungan panjang yang penuh dinamika antara mereka dan PDIP. Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa loyalitas kepada garis politik partai tetap menjadi fondasi utama bagi setiap kader.
Meski keputusan ini mungkin akan membawa konsekuensi besar bagi kedua belah pihak, PDIP tampaknya siap melangkah dengan keyakinan bahwa disiplin dan integritas adalah harga yang tak bisa ditawar.
(Mond)
#PDIP #Jokowi #Politik #Nasional
