Hasto Angkat Bicara Setelah Jadi Tersangka KPK: Kami Patuh Hukum

Hasto Kristiyanto 

D'On, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan ini menambah babak baru dalam perjalanan politik Indonesia, menggiring salah satu tokoh kunci PDIP ke pusaran dua perkara besar: dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

Dalam pernyataan resminya, Hasto menegaskan sikap partainya yang menghormati proses hukum. Melalui sebuah video yang dirilis Kamis (26/12), ia berbicara tegas soal posisinya sebagai warga negara yang menjunjung supremasi hukum.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, sikap PDI Perjuangan jelas: kami menghormati keputusan tersebut. Saya dan partai adalah warga negara yang taat hukum, dan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujar Hasto dengan nada penuh keyakinan.

Namun, pernyataannya tak berhenti di situ. Hasto juga menyentuh tema yang lebih luas ia menyoroti persoalan demokrasi yang menurutnya tengah berada dalam ancaman. “Ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, suara rakyat tak boleh dibungkam, dan negara hukum tidak boleh mati, saya sadar risiko-risiko yang akan saya hadapi,” lanjutnya.

Dugaan Suap dan Drama Pergantian Antar Waktu

Kasus yang menyeret Hasto bermula dari dugaan suap senilai Rp 600 juta dalam proses PAW DPR RI. Uang ini diduga digunakan untuk melobi Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku, seorang kader PDIP, bisa duduk di kursi parlemen melalui mekanisme PAW. Dalam skema ini, Hasto diduga berperan sebagai penyokong dana bersama Donny Tri Istiqomah, salah satu orang kepercayaannya.

KPK mengungkap bahwa aliran dana suap melibatkan sejumlah nama, termasuk Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio F. Namun, misteri terbesar masih berpusat pada Harun Masiku, yang hingga kini bak hilang ditelan bumi sejak ditetapkan sebagai buronan pada 2020.

Perintangan Penyidikan: Langkah-langkah Panik atau Strategi?

Lebih dari sekadar suap, kasus ini juga menyeret Hasto ke pusaran dugaan perintangan penyidikan. Ia dituduh memerintahkan para saksi terkait kasus Harun Masiku untuk memberikan keterangan palsu kepada KPK. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk mengaburkan jejak kejahatan.

Salah satu tindakan Hasto yang paling mencolok adalah perintah kepada penjaga rumahnya, Nur Hasan, untuk menyampaikan pesan kepada Harun Masiku agar merendam telepon seluler miliknya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bahkan, beberapa hari sebelum diperiksa oleh KPK, Hasto dilaporkan memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel milik Kusnadi ke dalam air.

KPK vs PDIP: Politisasi atau Penegakan Hukum?

Penetapan Hasto sebagai tersangka memicu reaksi keras dari PDIP. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi dan politisasi hukum terhadap partai mereka. Namun, KPK tetap bersikukuh bahwa langkah mereka murni berdasarkan fakta hukum yang telah dikumpulkan.

“Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan agenda politik tertentu. Ini adalah bagian dari penegakan hukum yang berjalan sesuai prosedur,” tegas juru bicara KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12).

Tarik Ulur Demokrasi dan Hukum

Polemik ini tidak hanya menjadi ujian bagi Hasto Kristiyanto, tetapi juga bagi wajah hukum dan demokrasi di Indonesia. Apakah penetapan Hasto sebagai tersangka benar-benar murni penegakan hukum, atau ada kepentingan politik yang membayangi? Di tengah arus kritik dan dukungan, satu hal yang pasti: drama ini akan terus bergulir, mengguncang panggung politik Tanah Air.

Apapun akhirnya, kasus ini bukan hanya soal Hasto, tetapi juga tentang bagaimana hukum ditegakkan, keadilan diraih, dan demokrasi dijaga di Indonesia. Pertanyaan besar kini menggantung: apakah semua pihak dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya?

(Mond)

#HastoKristiyanto #Hukum #HastoKristiyantoTersangka