Hasto Kristiyanto: “Sebagai Murid Bung Karno, Masuk Penjara adalah Bagian dari Pengorbanan”
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
D'On, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dengan tegas menyatakan kesiapannya menghadapi segala risiko, termasuk kemungkinan masuk penjara. Menurut Hasto, langkah ini merupakan bagian dari pengorbanan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan politik dan demokrasi. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
“Mengikuti jejak Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari perjuangan dan pengorbanan,” ujar Hasto dalam video pernyataan yang dirilis pada Kamis, 26 Desember 2024. Dengan memegang erat buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, ia menegaskan bahwa buku tersebut menjadi panduan dan semangat perjuangannya bersama seluruh kader PDIP.
Jejak Sejarah Bung Karno sebagai Inspirasi Perjuangan
Hasto mengungkapkan bahwa prinsip non-kooperatif yang dipegang teguh oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menjadi landasan perjuangan PDIP. Menurutnya, prinsip ini lahir dari keyakinan Bung Karno untuk meraih kemerdekaan Indonesia dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
“Ketika Bung Karno mendirikan PNI, ia tahu bahwa jalan yang ditempuh penuh risiko, termasuk penjara. Namun, beliau tetap memilih jalan itu demi cita-cita besar bangsa. Kami, sebagai kader PDIP, harus siap mengikuti jejak tersebut,” ujar Hasto penuh semangat.
Ia juga menyoroti kepemimpinan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menurutnya mampu menjaga demokrasi di tengah berbagai intimidasi. “Ibu Megawati selalu tegas dan kokoh. Ketika ada tekanan agar PDIP mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, beliau tetap memegang prinsip kedaulatan rakyat di atas segalanya,” tambahnya.
Tuduhan KPK dan Penolakan Politisasi
Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menuai sorotan luas. Namun, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa proses ini murni penegakan hukum, tanpa unsur politisasi.
“Penetapan ini tidak ada hubungannya dengan agenda politik tertentu, termasuk Kongres PDIP yang akan digelar pada 2025. Semua dilakukan berdasarkan fakta hukum,” jelas Setyo pada konferensi pers, Selasa, 24 Desember 2024.
Setyo juga memastikan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam proses hukum terhadap Hasto. “Kami bekerja independen, sesuai mandat dan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Nilai Demokrasi dan Supremasi Hukum
Meski demikian, Hasto mengaku tidak gentar. Baginya, langkah hukum yang dihadapi merupakan konsekuensi dari perjuangan untuk membangun demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
“Kami di PDIP berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hukum yang berkeadilan. Jika itu berarti kami harus menghadapi tembok tebal kekuasaan, maka kami siap,” ujarnya penuh keyakinan.
Hasto juga menyoroti penggunaan kekuasaan negara yang menurutnya sering disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. “Aparat hukum semestinya tidak menjadi alat untuk mengintimidasi. Kami akan terus melawan segala bentuk ketidakadilan demi rakyat,” tegasnya.
Perjuangan yang Tidak Mengenal Kata Menyerah
Pernyataan Hasto mengundang berbagai reaksi, baik dari pendukung maupun pengamat politik. Sebagai tokoh yang dikenal setia pada nilai-nilai Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa perjuangannya tidak akan berhenti, meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan.
“Masuk penjara bukan akhir dari perjuangan. Sebaliknya, itu adalah bukti pengorbanan untuk cita-cita yang lebih besar,” tutup Hasto dengan nada tegas.
Pernyataan ini seakan menggemakan semangat Bung Karno yang pernah berkata, “Perjuangan kita tidak akan pernah selesai.” Di tengah gelombang kritik dan sorotan, Hasto Kristiyanto memilih untuk berdiri kokoh, mengikuti jejak sang proklamator.
(Mond)
#Hukum #HastoKristiyanto
