Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tak Lagi Kader PDIP: Konflik Politik atau Perubahan Arah?
D'On, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membuat pernyataan tegas yang mengundang perhatian publik. Ia menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), beserta dua anggota keluarganya yang terjun ke dunia politik, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Hal ini, menurut Hasto, disebabkan oleh perbedaan prinsip dan tindakan politik yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi partai.
Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12/2024). Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tak datang tiba-tiba, melainkan melalui evaluasi panjang terhadap langkah-langkah politik Jokowi dan keluarganya.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," ujar Hasto dengan nada serius.
Cita-Cita PDIP yang Dinilai Hilang
Menurut Hasto, nilai-nilai perjuangan PDIP yang menjadi dasar perjalanan politik partai tersebut, sudah tidak lagi tercermin dalam diri Jokowi. Ia menyoroti adanya pergeseran fokus yang dianggap lebih mengutamakan ambisi kekuasaan ketimbang dedikasi kepada rakyat.
"Kami melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," tegasnya.
Hasto menyebut bahwa titik perpecahan ini semakin jelas ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dan menantunya, Bobby Nasution, menerima dukungan dari partai politik lain untuk maju dalam kontestasi politik. Bahkan, Hasto menyebut keterlibatan Jokowi dalam mendukung langkah-langkah tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai partai.
Isu Pelanggaran Konstitusi dan Etika
Hasto tidak hanya menyoroti keputusan politik keluarga Jokowi, tetapi juga mengangkat isu pelanggaran konstitusi yang dianggap mencederai demokrasi. Salah satu poin kritiknya adalah keterlibatan Jokowi dalam kasus yang menyangkut Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus ipar Jokowi. Hasto menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap etika demokrasi.
"Ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir," tegasnya.
Meski tidak menjelaskan secara rinci, Hasto menegaskan bahwa tindakan tersebut menjadi alasan kuat untuk memutuskan hubungan politik antara PDIP dan Jokowi beserta keluarganya.
Pelajaran Politik untuk PDIP
Hasto menekankan bahwa pengalaman ini menjadi refleksi bagi PDIP dalam menjaga kedisiplinan partai dan memastikan cita-cita politik tetap berjalan di jalur yang benar. Menurutnya, meski Jokowi pernah menjadi kader yang diandalkan, perubahan dalam sikap politiknya menjadi pengingat penting bagi partai.
"Kami telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," ujar Hasto.
Respons Jokowi: Masih Punya KTA PDIP
Di tengah pernyataan tegas PDIP, Joko Widodo memberikan respons yang mengundang perhatian. Dalam sebuah wawancara singkat di kediamannya di Surakarta pada Selasa (3/12/2024), Jokowi menyatakan bahwa dirinya masih memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Dengan senyum khasnya, Jokowi memberikan jawaban singkat.
"Hehehehe. Ya masih [punya KTA PDIP]," ucapnya sambil tersenyum.
Pernyataan ini memunculkan spekulasi di kalangan publik: apakah Jokowi merasa dirinya masih bagian dari PDIP, atau ia sekadar merespons isu ini dengan cara diplomatis?
Konflik atau Perubahan Arah?
Pernyataan Hasto membuka babak baru dalam hubungan PDIP dan Jokowi. Publik kini bertanya-tanya, apakah konflik ini sekadar persoalan perbedaan pandangan politik, atau ada agenda besar di baliknya? Di sisi lain, sikap Jokowi yang tampak santai menimbulkan tanda tanya: apakah ia benar-benar sudah melepaskan PDIP, atau masih menganggap dirinya bagian dari partai yang membesarkannya?
Hingga kini, spekulasi terus berkembang. Namun yang jelas, pernyataan Hasto mengukuhkan bahwa perpecahan ini adalah fakta yang tak bisa dielakkan, sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika politik Indonesia.
(Mond)
#PDIP #Jokowi #Nasional #Politik