Istana Respons Rencana Hasto Kristiyanto Bongkar Korupsi Pejabat Negara dengan Puluhan Video

Prasetyo Hadi

D'On, Jakarta – Isu mengenai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan bumbu dramatis berupa klaim bukti visual dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam langkah yang diklaim sebagai upaya “membongkar borok” para petinggi negara, Hasto disebut-sebut telah menyiapkan puluhan video yang diyakini dapat mengguncang lanskap politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rencana Hasto ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk dari Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapannya dengan nada skeptis namun tegas. “Emangnya ada? Kalau ada, ya sampaikan saja. Semua kan landasannya hukum, fakta hukum. Jadi, kalau memang ada bukti, itu yang harus diungkap,” ujar Prasetyo saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hukum dalam menangani isu sensitif seperti korupsi, sekaligus meredam spekulasi liar yang berpotensi memperkeruh suasana politik nasional.

KPK Tegaskan Penetapan Hasto Murni Proses Hukum

Di tengah polemik ini, Hasto sendiri tengah menghadapi tudingan serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Juru Bicara KPK menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hasto sepenuhnya didasarkan pada bukti hukum yang ada, tanpa ada unsur politisasi.

Namun, langkah Hasto yang disebut-sebut telah menyiapkan puluhan video ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk serangan balik atas kasus yang tengah dihadapinya, ataukah memang upaya murni untuk membersihkan praktik korupsi di tubuh pemerintahan?

Puluhan Video yang Diklaim Menggemparkan

Kabar mengenai video-video tersebut pertama kali diungkap oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @Gunromli, Guntur mengklaim bahwa Hasto telah menyiapkan bukti-bukti yang akan “mengguncang” opini publik.

“Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah mas Hasto sudah membuat puluhan video, yang pertama akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi,” tulis Guntur dalam unggahan tersebut pada Jumat (27/12/2024).

Lebih lanjut, Guntur menyebut bahwa video-video ini memiliki potensi besar untuk mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia bahkan mengaku telah menonton beberapa video tersebut dan menyatakan bahwa bukti-bukti di dalamnya sangat mencengangkan.

“Kalau dirilis, video-video itu akan menggemparkan. Akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Luar biasa, karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan,” ungkapnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi video tersebut.

Dampak pada Peta Politik dan Pemberantasan Korupsi

Pengakuan Guntur memunculkan dua skenario yang kini menjadi bahan perbincangan publik. Jika bukti yang diungkap benar adanya, langkah ini berpotensi menjadi momen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus membawa konsekuensi serius bagi pejabat-pejabat negara yang disebut dalam video tersebut. Namun, di sisi lain, langkah ini juga berisiko dianggap sebagai upaya pengalihan isu dari kasus hukum yang menjerat Hasto.

Pakar politik dan hukum menilai bahwa keberadaan video-video ini perlu segera diverifikasi. “Kalau memang ada bukti kuat, seharusnya ini dilaporkan langsung ke penegak hukum, bukan hanya menjadi konsumsi publik yang berpotensi memunculkan trial by the media,” kata seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.

Menanti Babak Baru Pemberantasan Korupsi

Terlepas dari segala kontroversinya, publik kini menantikan langkah berikutnya dari Hasto Kristiyanto. Apakah video-video tersebut benar-benar akan diungkap ke publik? Dan jika ya, apakah ini akan menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi, atau justru memicu gejolak politik baru?

KPK, Istana, dan publik tentu menunggu kejelasan atas klaim besar ini. Namun, satu hal yang pasti, jika isu ini tidak segera diselesaikan dengan pendekatan berbasis hukum dan fakta, maka ia berpotensi menjadi batu sandungan besar bagi stabilitas politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Mond)

#HastoKristiyanto #IstanaNegara #Nasional