Jusuf Kalla Menang Mutlak: Dualisme PMI Tamat!
Kantongi Surat Kemenkumham, Jusuf Kalla Resmi jadi Ketua Umum PMI
D'On, Jakarta – Setelah berminggu-minggu dirundung polemik dualisme kepemimpinan, Palang Merah Indonesia (PMI) akhirnya memiliki kejelasan. Jusuf Kalla (JK) mengumumkan dirinya sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029, berdasarkan keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam konferensi pers di Markas Besar PMI, Jakarta, Jumat (20/12/2024), JK menyatakan konflik organisasi ini telah selesai, menandai berakhirnya pertarungan sengit antara dua kubu: dirinya dan Agung Laksono.
"Kementerian Hukum Republik Indonesia telah mengakui dan menerima anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta susunan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional ke-22 yang menetapkan saya, Jusuf Kalla, sebagai Ketua Umum PMI," ujar JK dengan tegas, menyampaikan kabar tersebut pada Jumat pagi (20/12/2024).
"Tidak Ada Lagi PMI Tandingan"
Menurut JK, keputusan dari Kemenkumham telah mencatatkan kepengurusannya ke dalam sistem administrasi badan hukum. Hal ini sekaligus mengakhiri polemik yang selama ini menghantui PMI, di mana dua kubu saling mengklaim legitimasi organisasi. JK menyebut, dengan putusan ini, dualisme telah selesai, menegaskan bahwa tidak ada lagi yang disebut "PMI tandingan."
"Pertandingan sudah berakhir. Semua selesai. Yang diakui hanya satu, yakni kepengurusan yang sah menurut undang-undang dan diakui oleh negara," ujarnya, menegaskan legitimasi yang kini ia emban.
Lebih jauh, JK mengajak seluruh jajaran PMI untuk segera kembali fokus pada tugas utama organisasi: membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah ancaman bencana yang terus menghantui Indonesia. Ia juga menginstruksikan agar seluruh rencana operasional kemanusiaan selama musim liburan ini segera dimatangkan.
Pintu Terbuka untuk Kolaborasi, Tapi Tanpa Konsesi Jabatan
Menariknya, meski perseteruan dengan kubu Agung Laksono sempat memanas, JK menunjukkan sikap terbuka. Ia mengajak pihak lawannya untuk tetap berkontribusi dalam kerja-kerja kemanusiaan PMI, meski dengan catatan tegas: Agung Laksono tidak akan diikutsertakan dalam struktur kepengurusan.
"Organisasi kemanusiaan harus bekerja bersama. Kalau ada bencana dan butuh bantuan PMI, seperti air bersih, kendaraan, atau ambulans, tentu kami siap. Namun, untuk masuk ke kepengurusan, itu tidak akan terjadi," jelas JK tanpa ragu.
Kisruh Dualisme: Klaim dan Perlawanan Kubu Agung Laksono
Sebelum keputusan ini muncul, Agung Laksono, kandidat yang juga mengklaim kemenangan pada Musyawarah Nasional ke-22 versinya, sempat melaporkan hasil Munasnya ke Kemenkumham. Ia mengklaim mendapatkan dukungan signifikan dari anggota PMI, dengan raihan lebih dari 20 persen suara, atau 240 dari 392 anggota yang hadir.
Agung juga menanggapi ancaman JK yang akan membawa konflik ini ke ranah hukum. Menurutnya, persoalan ini bukanlah ranah pidana melainkan murni masalah internal organisasi.
"Siapa saja bisa melapor ke polisi, tetapi ini bukan masalah kriminal. Ini soal organisasi. Kami yakin pemerintah akan bertindak adil, objektif, dan netral sesuai aturan yang berlaku," ujar Agung dalam pernyataannya sebelumnya.
Fokus pada Masa Depan PMI
Kini, dengan legitimasi yang telah ditetapkan, JK meminta seluruh elemen PMI untuk melupakan konflik yang telah terjadi. Ia mengajak semua pihak untuk kembali bekerja bahu-membahu demi menjalankan misi kemanusiaan yang menjadi inti dari organisasi ini.
"PMI hanya memiliki satu tujuan, yakni membantu sesama. Kita harus bersatu dan memastikan tidak ada satu pun warga yang terlupakan dalam setiap misi kita," tegasnya, mengakhiri konferensi pers dengan nada optimis.
Keputusan ini tidak hanya menandai kemenangan Jusuf Kalla, tetapi juga menjadi langkah penting untuk mengembalikan stabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Kini, perhatian pun beralih ke tantangan ke depan: memastikan bahwa PMI mampu menjalankan tugasnya di tengah situasi bencana yang semakin kompleks di Indonesia.
(Mond)
#DualismePMI #PMI #JusufKalla #AgungLaksono #Nasional
