Kericuhan di Mukernas II PPP: Interupsi, Ketegangan, dan Kontroversi Status DPW Bali
D'On, Jakarta – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (14/12), sempat diwarnai keributan yang melibatkan sejumlah tokoh partai. Insiden tersebut menyoroti ketegangan internal yang muncul di tengah diskusi strategis partai jelang tahun politik 2024.
Dalam sebuah video yang beredar, keributan melibatkan Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Idy Muzayyad, dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Rapih Herdiansyah. Situasi memanas ketika Idy mencoba menyampaikan interupsi terkait agenda Mukernas. Upaya ini dihentikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) PPP yang bertugas menjaga jalannya acara. Namun, situasi semakin tak terkendali saat Rapih menghampiri Idy, yang akhirnya memicu keributan di dalam ruangan.
Awal Mula Kericuhan
Saat dimintai keterangan, Idy Muzayyad menjelaskan bahwa insiden itu bermula dari keberatannya terhadap partisipasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bali PPP dalam Mukernas. Idy menilai, DPW Bali seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum lantaran statusnya yang telah dibekukan oleh mahkamah partai.
“Ketika DPW Bali dipanggil untuk menyampaikan pandangan umum, saya merasa perlu menyampaikan interupsi. Sebab, DPW Bali telah dibekukan berdasarkan keputusan mahkamah partai. Mereka seharusnya tidak diundang untuk memberikan pandangan dalam forum resmi ini,” tegas Idy.
Idy juga menjelaskan bahwa DPW Bali sebenarnya sudah diperintahkan untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan kepanitiaan bersama, tetapi perintah tersebut tidak dijalankan. “Dalam pemahaman kami, DPW Bali itu tidak eksis secara sah, sehingga tidak layak terlibat dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Ketegangan Memuncak
Namun, interupsi yang disampaikan Idy justru memicu respons keras. Ia mengklaim bahwa saat menyampaikan pandangannya, dirinya mendapat ancaman kekerasan dari Rapih Herdiansyah, yang juga dikenal sebagai ajudan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
“Saat saya melakukan interupsi, ajudan Plt Ketua Umum [Rapih Herdiansyah] mendatangi saya dan melakukan ancaman kekerasan. Bahkan, kerah baju saya ditarik dengan kasar,” ungkap Idy.
Idy juga menyebut bahwa selama dirinya berbicara, mikrofon yang digunakan direbut secara paksa oleh seseorang yang disebut sebagai “preman” dari pihak loyalis Mardiono. “Ini benar-benar tindakan intimidasi. Saya merasa kebebasan berpendapat dalam forum resmi partai ini telah dilanggar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, terkait insiden tersebut. Sementara itu, pihak Rapih Herdiansyah belum memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dilontarkan Idy.
Kericuhan ini mencerminkan dinamika internal PPP yang masih penuh dengan polemik, terutama terkait penyelesaian konflik di tingkat wilayah. Di sisi lain, insiden ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi partai dalam menjaga soliditas jelang Pemilu 2024.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju tahun politik, keretakan internal seperti ini dikhawatirkan dapat mengganggu konsolidasi partai. Bagi PPP, yang dikenal sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, kejadian ini bisa menjadi pengingat bahwa persatuan dan dialog konstruktif adalah kunci untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.
Namun, jika konflik seperti ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, citra partai bisa terdampak negatif di mata publik dan konstituen. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil PPP untuk meredam ketegangan dan memperkuat kebersamaan di tubuh partai.
(Mond)
#MukernasPPP #Politik #PPP
