Breaking News

Megawati: Demokrasi Indonesia Palsu, Pilpres 2024 Cacat Tidak Bisa Ditutupi

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menghadiri peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12/2024).


D'On, Jakarta –
Sebuah Kritik Tajam dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, kembali menggemparkan publik dengan kritik pedasnya terhadap kondisi demokrasi dan politik di Indonesia. Dalam pidatonya di acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Jakarta, pada Kamis (12/12), Megawati menyebut demokrasi Indonesia hanyalah "pura-pura".

Dengan nada tajam dan tanpa basa-basi, Megawati menilai Pemilu dan Pilpres 2024 jauh dari asas jujur dan adil yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi. Ia menuding proses politik yang ada telah tercemar oleh praktik-praktik yang tidak mencerminkan moralitas dan keadilan.

"Dari jauh hari, ketika saya menulis Amicus Curiae, saya sudah bilang: hilangnya etika, moral, dan hati nurani adalah akar dari permasalahan manusia Indonesia saat ini," ujar Megawati dengan tegas. "Yang ada sekarang hanyalah keinginan untuk berkuasa dan memperkaya diri sendiri," tambahnya.

Demokrasi yang Palsu, Pilpres yang Cacat

Megawati tidak berhenti di situ. Dalam pidatonya, ia menyebut buku yang diluncurkan hari itu sebagai cermin kelamnya demokrasi Indonesia. Buku tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa Pemilu elektoral dan demokrasi prosedural di Indonesia hanyalah formalitas belaka.

"Ya, memang benar. Demokrasi kita hanya pura-pura. Tapi sebenarnya tidak ada demokrasi yang sesungguhnya. Mereka yang merasa menang, tolong akui saja. Kesalahan ini tidak bisa ditutupi. Karena kesalahan tidak akan pernah bisa diperbaiki jika terus disembunyikan," ujar Megawati.

Lebih jauh, ia menyebut Pilpres 2024 sebagai proses yang cacat sejak awal. Dengan nada getir, ia bahkan mengkritik peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perjalanan Pilpres.

"Pilpres sudah cacat, dan itu menjadi bumerang. MK yang saya dukung pendiriannya, justru ikut dalam permainan ini," katanya tanpa ragu.

Tugas Pemerintah: Sederhana, Jalankan dengan Benar

Meskipun Pilpres telah usai dan Prabowo Subianto kini menjabat sebagai Presiden, Megawati mengingatkan bahwa tugas pemerintah tidak perlu dihiasi janji-janji muluk. Menurutnya, inti dari pemerintahan yang baik adalah menjalankan roda negara dengan benar dan fokus pada hasil nyata.

"Jangan banyak janji. Jangan muluk-muluk. Yang penting, jalankan pemerintahan dengan benar dan berhasil," katanya.

Ia pun menyentil berbagai wacana besar yang sering kali menjadi jargon pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan universal. Megawati menilai, terlalu banyak pembicaraan tanpa tindakan nyata hanya akan merugikan rakyat.

"Kalau soal kemiskinan, pendidikan, cukup jalankan saja dengan benar. Tidak perlu banyak bicara. Rakyat ingin hasil, bukan janji," ujarnya.

Refleksi Demokrasi dan Masa Depan Indonesia

Kritik Megawati bukan hanya keluhan semata. Pernyataannya adalah refleksi mendalam dari seorang tokoh yang telah lama berkecimpung di dunia politik dan melihat perubahan bangsa ini dari dekat. Dengan suara lantang, ia memaparkan kekhawatirannya terhadap kemunduran demokrasi Indonesia.

Pidato ini bukan hanya sebuah kritik, tetapi juga panggilan bagi semua pihak untuk merenungkan kondisi demokrasi di tanah air. Apakah demokrasi Indonesia benar-benar berjalan? Ataukah, seperti yang dikatakan Megawati, kita hanya hidup dalam ilusi sebuah demokrasi?

Apa pun jawabannya, satu hal jelas: Megawati telah mengirimkan pesan kuat bahwa perubahan harus dimulai dari moral, etika, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, seberapa pun pahitnya.

(Mond)

#Demokrasi #Nasional #MegawatiSoekarnoputri