MKD DPR RI Akan Panggil Tiga Legislator: Dugaan Video Asusila hingga Tuduhan Netralitas Polri di Pilkada

Gedung DPR RI

D'On, Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dijadwalkan memanggil tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (3/12/2024). Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait sejumlah kasus yang melibatkan para legislator tersebut. Ketiga nama yang akan hadir adalah Yulius Setiarto dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Nuroji dari Fraksi Partai Gerindra, dan Haryanto yang juga berasal dari Fraksi PDIP.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengungkapkan bahwa setiap anggota DPR yang dipanggil memiliki dugaan pelanggaran etika yang berbeda. "Ini adalah bagian dari komitmen kami menjaga kehormatan institusi DPR. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan proses yang transparan dan sesuai prosedur,” ujar Nazaruddin kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Haryanto dan Dugaan Video Asusila

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan keterlibatan anggota Komisi V DPR, Haryanto, dalam sebuah video asusila yang viral di media sosial. Video tersebut, yang diduga menampilkan Haryanto dalam percakapan video call dengan muatan seksual, telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

"Kan ada video itu, video seks itu, video call sama itu," ujar Nazaruddin saat dikonfirmasi oleh wartawan. Nazaruddin, yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), menambahkan bahwa MKD telah menerima laporan lengkap terkait video tersebut, termasuk salinan videonya.

Menurut Nazaruddin, pemanggilan Haryanto dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran dari laporan tersebut. "Kami sudah mempelajari videonya. Besok, kami akan meminta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan," ujarnya tegas.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan etika yang menyeret anggota DPR, sekaligus menguji sejauh mana MKD DPR dapat bertindak dalam menjaga integritas institusi parlemen.

Yulius Setiarto dan Tuduhan Netralitas Polri

Berbeda dengan kasus Haryanto, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, dipanggil atas pernyataannya yang dianggap menyinggung netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam sebuah kesempatan, Yulius diduga mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam mengawal proses demokrasi. Pernyataan ini menuai kontroversi dan memicu laporan yang dilayangkan ke MKD.

Nazaruddin menjelaskan, Yulius akan dimintai keterangan terkait pernyataannya tersebut. "Netralitas lembaga penegak hukum adalah isu sensitif, apalagi dalam konteks pemilu. Kami akan meminta klarifikasi langsung darinya untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," jelas Nazaruddin.

Pemanggilan Yulius dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB, setelah sesi klarifikasi kasus lainnya.

Proses Penegakan Etika DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan berfungsi sebagai garda terakhir dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas anggota DPR. Nazaruddin menegaskan, MKD tidak segan-segan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran kode etik.

"Kami tidak pandang bulu. Apapun partainya, siapapun anggotanya, jika terbukti melanggar, maka akan ada konsekuensinya," tegas Nazaruddin.

Pemanggilan ini menjadi ujian penting bagi MKD untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga citra DPR di tengah sorotan tajam publik. Dugaan kasus asusila dan pernyataan kontroversial dari anggota dewan tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

Respons Publik dan Masa Depan DPR

Kasus-kasus ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Di media sosial, banyak pihak mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada publik.

"Kami ingin melihat DPR lebih tegas dalam menindak anggotanya yang melanggar. Jangan sampai ini hanya jadi formalitas tanpa hasil nyata," tulis seorang warganet di Twitter.

Di sisi lain, para pengamat politik menilai bahwa transparansi dalam penanganan kasus-kasus ini dapat menjadi momentum bagi DPR untuk memperbaiki citranya yang selama ini kerap tercoreng oleh berbagai skandal.

Tiga pemanggilan oleh MKD DPR pada Selasa ini akan menjadi sorotan besar, tidak hanya bagi institusi parlemen tetapi juga bagi masyarakat yang menanti keadilan dan akuntabilitas.

(Mond)

#MahkamahKehormatanDewan #DPR #Nasional #Parlemen