PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tak Terkait Megawati: Keadilan, Bukan Spekulasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
D'On, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka kemungkinan memanggil Megawati sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (28/12/2024), Said dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin spekulasi liar berkembang, apalagi sampai menyeret nama Megawati ke dalam pusaran polemik ini.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Ibu Ketua Umum. Kasus ini harus dipandang secara objektif dan tidak digiring ke arah opini yang tidak mendasar,” ujar Said.
Jaga Stabilitas Hukum, Hindari Pengadilan Opini
Said mengingatkan pentingnya menjaga proses hukum tetap berjalan di atas rel yang benar, tanpa diwarnai opini yang justru merusak tatanan negara hukum. Ia mengkritik pihak-pihak yang cenderung memanfaatkan kasus ini untuk menciptakan kegaduhan dan menggiring opini publik secara tidak proporsional.
“NKRI ini dibangun atas dasar hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini. Jika kita terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, hukum bisa diutak-atik. Ini berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian yang bisa berdampak buruk pada persepsi rakyat dan pelaku pasar,” jelasnya.
Said juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Menurutnya, suasana politik yang kondusif dan kepastian hukum menjadi kunci bagi pemerintah untuk fokus bekerja demi mengatasi persoalan ekonomi.
“Kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Kelas menengah sedang merosot, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pasar menunggu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Jangan kita perkeruh keadaan dengan isu-isu yang melebar ke mana-mana,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR ini.
Hasto Kristiyanto dan Komitmen Taat Hukum
Said juga menyoroti penetapan status hukum terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ia meminta agar kasus ini tidak digunakan untuk memperluas perdebatan publik yang berujung pada pengadilan opini.
“Hasto Kristiyanto sudah menyatakan akan patuh pada hukum. Itu sudah dibuktikan dengan selalu hadir saat dipanggil KPK. Jangan ada framing yang melebar dan membuat situasi menjadi tidak kondusif,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar KPK bertindak secara proporsional dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak mana pun. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Jika ada tuduhan bahwa keputusan KPK terhadap Mas Hasto dipengaruhi oleh intervensi politik, KPK harus menjawabnya secara transparan. Marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum harus tetap terjaga,” tambah Said.
Kondisi Nasional di Tengah Tekanan Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Said menekankan perlunya stabilitas nasional, baik dari sisi politik maupun hukum, agar pemerintah dapat bekerja optimal di tengah tantangan ekonomi global. Ia mengingatkan bahwa rakyat dan pelaku pasar membutuhkan kepastian, bukan drama politik yang berlarut-larut.
“Berikan suasana yang kondusif. Biarkan pemerintah bekerja dengan baik untuk menangani masalah yang sedang dihadapi bangsa ini,” pungkas Said.
Kasus Harun Masiku terus menjadi sorotan publik sejak lama. Namun, Said Abdullah memastikan bahwa PDIP akan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sesuai prosedur, tanpa kompromi pada prinsip-prinsip keadilan.
(B1)
#PDIP #KPK. #Hukum #KasusHarunMasiku #MegawatiSoekarnoputri
