Prabowo Subianto Usulkan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Demi Efisiensi dan Penghematan Anggaran
D'On, Bogor, Jawa Barat – Dalam momentum perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo Subianto kembali melontarkan gagasan besar yang mengundang perhatian publik. Di hadapan para tokoh politik, termasuk Ketua DPR RI sekaligus kader PDI Perjuangan, Puan Maharani, Prabowo menyuarakan pentingnya reformasi sistem politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Ia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati hingga gubernur, dialihkan dari sistem pemilihan langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Prabowo, pemilihan langsung yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di Indonesia dianggap terlalu mahal dan menyedot anggaran negara yang besar. Ia mencatat bahwa dalam setiap gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dana yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Tidak hanya itu, calon kepala daerah juga kerap mengeluarkan biaya besar untuk mendukung kampanye mereka, yang kemudian menciptakan beban finansial dan politik yang tidak ringan.
Evaluasi Sistem Politik
Di tengah acara yang berlangsung di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024), Prabowo membuka diskusi dengan menyebut bahwa Indonesia perlu belajar dari sistem politik di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut lebih sederhana dan efisien karena kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD setempat, bukan melalui pemilihan langsung.
"Saya perhatikan, negara-negara tetangga kita jauh lebih efisien. Di Malaysia, Singapura, India, mereka hanya memilih anggota DPRD. Setelah itu, DPRD-lah yang memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Sistem ini menghemat anggaran negara secara signifikan. Mereka tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk kontestasi politik seperti yang kita lakukan," ujar Prabowo dengan nada serius.
Ia pun menambahkan bahwa model pemilihan seperti ini dapat mengurangi ketergantungan calon kepala daerah pada sumber dana politik besar, yang kerap menjadi akar persoalan korupsi politik di Indonesia. "Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada pembangunan tanpa terganggu oleh praktik-praktik politik transaksional," tegasnya.
Dampak Positif: Pengalihan Dana ke Program Strategis
Prabowo tidak sekadar menawarkan gagasan, tetapi juga memberikan pandangan konkret tentang bagaimana dana yang selama ini dihabiskan untuk Pilkada dapat dialihkan untuk keperluan yang lebih bermanfaat. Ia menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap sektor pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
"Bayangkan jika puluhan triliun yang kita keluarkan untuk Pilkada digunakan untuk memberi makan anak-anak kita yang kelaparan, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, atau membangun irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Dampaknya pasti luar biasa besar bagi masyarakat luas," paparnya dengan penuh semangat.
Prabowo bahkan menyebut bahwa langkah perubahan ini bisa saja diputuskan dalam waktu singkat, jika seluruh partai politik sepakat untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Reformasi Sistem Partai Politik
Selain mengkritisi Pilkada langsung, Prabowo juga menyinggung perlunya reformasi dalam sistem partai politik di Indonesia. Menurutnya, partai politik harus menjadi motor penggerak demokrasi yang lebih bersih dan efisien. Ia mengajak partai-partai besar, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar, untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pemimpin politik. Jangan sampai sistem politik kita justru menjadi beban bagi rakyat. Mari kita pikirkan bagaimana memperbaikinya demi masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Respons dan Tantangan
Gagasan Prabowo ini tentunya memunculkan beragam reaksi. Sebagian pihak menganggap bahwa pemilihan langsung merupakan wujud nyata dari demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Namun, bagi yang mendukung efisiensi anggaran, usulan ini dianggap sebagai langkah rasional untuk mengurangi pemborosan sekaligus menekan potensi korupsi.
Di tengah perdebatan ini, satu hal yang jelas: gagasan Prabowo tentang perubahan sistem Pilkada akan menjadi topik panas yang tidak hanya menarik perhatian para elite politik, tetapi juga publik luas. Pertanyaannya, sejauh mana gagasan ini dapat diwujudkan dalam sistem politik yang kompleks seperti di Indonesia? Waktu yang akan menjawab.
(Mond)
#Pilkada #PrabowoSubianto #Nasional
