Projo Bela Jokowi dari Nominasi Pemimpin Terkorup Dunia Versi OCCRP
Jokowi saat Diwawancarai Wartawan Dikediamannya di Solo Selasa (31/12/2024)
D'On, Jakarta – Nama Presiden Joko Widodo mendadak menjadi sorotan dunia setelah masuk dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di dunia tahun 2024. Daftar tersebut dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi investigasi global, pada Selasa (31/12/2024).
Dalam laporan resminya, OCCRP mencantumkan Jokowi bersama beberapa nama besar lainnya seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan taipan India Gautam Adani. Keputusan OCCRP ini memicu gelombang reaksi beragam, baik di tingkat internasional maupun domestik.
Pendiri OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat untuk menyoroti para pemimpin yang dinilai memiliki peran besar dalam praktik korupsi, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakstabilan di negara masing-masing. Sullivan bahkan menyebut bahwa pemerintahan yang korup hanya akan mengarah pada "keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah."
Projo: Penilaian OCCRP Tidak Relevan
Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, angkat bicara. Ia menyebut tuduhan OCCRP tidak memiliki dasar yang jelas dan jauh dari realitas kepemimpinan Jokowi. Menurut Handoko, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia justru mengalami berbagai kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, hingga stabilitas politik.
“Selama dua periode kepemimpinan Pak Jokowi, masyarakat merasakan banyak perubahan positif. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap beliau berada di atas 80 persen hingga akhir masa jabatannya. Bahkan hingga sekarang, kepercayaan publik masih sangat tinggi. Apakah semua itu tidak lebih relevan dibandingkan dengan laporan yang hanya bersifat asumtif?” tegas Handoko.
Handoko juga mempertanyakan tolok ukur yang digunakan OCCRP dalam menentukan nominasi tersebut. Ia menilai penilaian seperti ini harus didasarkan pada data yang akurat dan terukur, bukan sekadar opini yang dapat membentuk persepsi negatif di mata dunia.
Tantangan untuk Bukti dan Proses Hukum
Lebih lanjut, Handoko menantang OCCRP untuk menyertakan bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Ia bahkan menyarankan agar data yang dimiliki OCCRP dikomparasikan dengan data independen dari lembaga lain untuk membuktikan validitasnya.
“Kalau memang ada bukti yang konkret, silakan diselesaikan secara hukum. Jangan hanya melemparkan tuduhan tanpa dasar. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kita terbuka untuk penyelidikan asalkan sesuai prosedur,” ujar Handoko dengan tegas.
Mencermati Pengaruh Internasional
Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemimpin negara berkembang di tengah sorotan internasional. OCCRP, yang dikenal kerap mengungkap skandal besar dunia, kini dianggap oleh sebagian pihak memiliki bias tertentu dalam menilai kebijakan dan kepemimpinan di negara-negara non-Barat.
Namun, hal ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas di semua sektor, sekaligus menjaga citra positif di tingkat internasional.
Apakah penilaian OCCRP ini akan berdampak signifikan pada reputasi Jokowi di mata dunia? Ataukah ini justru menjadi titik balik untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan? Waktu yang akan menjawab.
Sementara itu, respons tegas dari Projo menandakan bahwa pendukung Jokowi siap untuk membela rekam jejaknya hingga akhir, sembari mendorong agar isu ini diungkap dengan cara yang adil dan transparan.
(Mond)
#Projo #Jokowi #OCCRP #Politik #PimpinanTerkorup
