Puan Maharani Soroti Isu "Parcok" di Pilkada: Serukan Tindakan Tegas dan Transparansi
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kantor DPD PDIP Jateng
D'On, Semarang – Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, akhirnya angkat bicara terkait isu yang tengah memanas di kancah politik Indonesia: keterlibatan "parcok" alias partai cokelat, istilah yang kerap dihubungkan dengan institusi kepolisian, dalam Pilkada 2024. Puan menyerukan tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap dugaan cawe-cawe ini, menegaskan pentingnya menjaga integritas demokrasi.
“Kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu, tentu saja kami minta untuk bisa ditindaklanjuti,” ujar Puan di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (2/12). Sebagai Ketua DPR RI, pernyataan Puan ini membawa bobot yang signifikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap potensi intervensi lembaga negara dalam proses politik.
Ajakan kepada Masyarakat untuk Berperan Aktif
Puan juga menyerukan kepada masyarakat Jawa Tengah agar turut berperan dalam mengungkap dugaan pelanggaran ini. Ia meminta warga yang menemukan indikasi keterlibatan "parcok" dalam kontestasi Pilkada untuk melapor ke pihak berwenang.
“Saya meminta seluruh struktur juga masyarakat yang ada di Jateng, jika memang ditemukan bukti-bukti terkait hal itu, tolong laporkan ke pihak berwenang,” tegasnya. Ajakan ini tidak hanya menggugah kesadaran publik, tetapi juga mencerminkan sikap PDIP yang mengedepankan transparansi dalam berpolitik.
PDIP Buru Bukti, Siapkan Langkah Hukum
Puan mengungkapkan bahwa PDIP saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada di Jawa Tengah. Ia menegaskan, jika bukti yang cukup ditemukan, PDIP akan segera melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami masih mencari bukti apakah ada kecurangan atau tidak sesuai aturan di lapangan. Tentu saja kami minta mengumpulkan bukti-bukti, kemudian melakukan laporan ke pihak yang berwenang, apakah itu Bawaslu, KPU, atau tim hukum internal partai,” jelasnya. Langkah ini menunjukkan kesiapan PDIP untuk menindaklanjuti isu ini dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis hukum.
PDIP: Jateng Masih Kandang Banteng
Di sisi lain, Puan juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian PDIP di Jawa Tengah. Dalam Pilkada terakhir, partai berlambang banteng tersebut berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di 19 dari 35 kabupaten/kota di provinsi itu.
“Alhamdulillah, sampai saat ini PDIP di Jateng sudah bisa menang di 19 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota. Silakan masyarakat menilai, apakah itu berarti Jateng masih menjadi kandang banteng atau tidak,” ujarnya. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri PDIP dalam mempertahankan basis massa, tetapi juga menjadi pesan bahwa partai tersebut siap menjaga marwah demokrasi di wilayah yang menjadi kekuatannya.
Tantangan Demokrasi di Tengah Isu Intervensi
Isu dugaan intervensi "parcok" dalam Pilkada menambah daftar panjang tantangan demokrasi di Indonesia. Keterlibatan aparat negara dalam politik praktis tidak hanya mencoreng integritas pemilu, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Pernyataan Puan, yang menyerukan tindakan tegas dan transparansi, mencerminkan kepedulian terhadap persoalan ini.
Puan juga menegaskan bahwa partainya akan terus mengawal proses Pilkada 2024 dengan cermat, memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun demokrasi. "Kita harus bersama-sama menjaga agar Pilkada tetap berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada pihak yang bermain curang," pungkasnya.
Dengan situasi yang terus berkembang, langkah selanjutnya akan sangat menentukan. Apakah seruan Puan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang? Dan sejauh mana masyarakat dapat terlibat aktif dalam memastikan demokrasi tetap terjaga? Semua ini akan menjadi sorotan dalam perjalanan menuju Pilkada 2024.
(Mond)
#PDIP #Parcok #Politik #PuanMaharani
